TIYAS SEKARNINGRUM, 030516201 (2011) PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN TENAGA KERJA INDONESIA (STUDI PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2004). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2012-sekarningr-22310-fh1611-k.pdf Download (86kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2012-sekarningr-18179-fh16111.pdf Restricted to Registered users only Download (638kB) | Request a copy

Abstract

Bentuk perlindungan hukum TKI perempuan dengan TKI laki-laki adalah sama termasuk juga persyaratan sebagai TKI, di antaranya berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 dua puluh satu) tahun, sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja Perempuan; dan berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat sebagaimana pasal 35 UU No. 39 Tahun 2004. Di dalam pelaksanaannya khususnya di Jawa Timur terdapat suatu perlakuan yang berbeda antara TKI laki-laki dengan TKI perempuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 21 Perda Jatim No. 2 Tahun 2004, bahwa kendali alokasi TKI adalah sistem pengendalian penempatan TKI yang diberlakukan khusus untuk penempatan TKI perempuan pada jenis pekerjaan penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh anak balita, dan perawat orang tua lanjut usia yang bekerja pada pengguna perseorangan atau sektor rumah tangga. b. Perda Jatim No. 2 Tahun 2004 mempunyai kekuatan hukum terhadap tenaga kerja perempuan yang bekerja di negara asing karena telah disusun sesuai dengan prosedur yang berlaku yaitu dibuat antara eksekutif dengan legislatif. Perihal adanya suatu perlakuan yang berbeda antara TKI laki-laki dengan TKI perempuan tidak membatalkan Perda Jatim No. 2 Tahun 2004, melainkan mengajukan perubahan atas pasal 1 angka 21 Perda Jatim No. 2 Tahun 2004.

Actions (login required)

View Item