IWAN SETIADI, - (2022) Perlawanan Masyarakat Adat Terhadap Kebijakan Investasi Sawit : Perampasan Hutan Adat Laman Kinipan Di Kabupaten Lamandau. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HAL JUDUL) 071814453005-HAL JUDUL.pdf Download (248kB)
	Text (BAB 1) 071814453005-BAB 1.pdf Download (76kB)
	Text (FULLTEXT) 071814453005.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Gerakan perlawanan masyarakat adat Laman Kinipan dalam mempertahankan hutan adatnya dari keputusan dari pemerintah dalam memberikan izin terhadap kebijakan investasi perkebunan sawit oleh perusahan. Kolaborasi pemerintah dengan perusahaan swasta dalam kebijakan investasi sawit mengancam eksistensi keberadaan masyarakat adat Kinipan.Sehingga hal ini menyebabkan suatu gerakan perlawanan dari masyarakat adat dalam mempertahankan hak mereka atas penguasaan sumber daya alam mereka yakni hutan adat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitaif untuk mendapatkan data yang bersifat obyektif berkaitan dengan masalah gerakan perlawanan masyarakat adat melawan kebijakan negara atas pemberian izin investasi perkebunan sawit yang merambah hutan adat mereka. Informasi diperoleh dengan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kajian teori Gerakan Sosial Baru Rajendra Singh dengan Neoliberalisme dari Brown dipergunakan sebagai analisis dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukan beberapa temuan yang diantaranya yaitu, Pertama, Kepercayaan masyarakat adat Kinipan tentang hutan adat sebagai identitas budaya, dengan hadirnya perusahan untuk investasi perkebunan sawit dianggap akan menghilangkan eksitensi adat, ekonomi serta lingkungan. Kedua, Gerakan penolakan muncul karena adanya keputusan berupa izin pelepasan kawasan hutan dari pemerintah pusat dan daerah, perusahaan menganggap bahwa mereka telah memperoleh izin yang sah secara legal dan Formal. Ketiga, Penguasaan negara terhadap tanah yang dalam hal ini Hutan adat menjadikan pengakuan hutan adat yang dilindungi secara konstitusi dianggap tidak ada oleh pemerintah daerah, keberadaan hutan adat dalam pandangan pemerintah daerah harus terdapat syarat yang harus diajukan terlebih dahulu untuk menjadi hutan adat. Kemudian, keempat, masuknya investasi perkebunan sawit menurut pemerintah daerah ini diundang sebagai penggerak ekonomi di daaerah lamandau,perusahan juga dianggap memberikan program plasma untuk meningkatkan kerja sama dengan masyarakat di sekitar perkebunan. Akan tetapi program investasi ini mendapatkan penolakan dari masyarakat adat Kinipan, karena program ini menurut masyarakat Kinipan tetap merusak hutan yang ada menjadi area perkebunan.

Actions (login required)

View Item