Arinie Sherlita Cholis (2022) Kedudukan Akun Media Sosial Sebagai Barang Bukti Dalam Upaya Penggeledahan Dan Penyitaan Pada Proses Penyidikan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 031811133157 HAL I.pdf Download (530kB)
	Text (BAB 1) 031811133157 BAB 1.pdf Download (76kB)
	Text (FULLTEXT) 031811133157.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

"Adanya jaminan hak bagi setiap Warga Negara Indonesia terhadap kebebasan berkomunikasi dan mendapatkan informasi yang dituangkan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian diiringi dengan pesatnya arus digitalisasi dalam era revolusi industri 4.0, mendorong masyarakat menggunakan hak nya dengan leluasa untuk berkomunikasi baik secara langsung (konvensional) maupun dalam dunia maya (virtual/siber) seperti media sosial yang hingga kini telah menjadi 'trend' hampir di seluruh dunia karena penggunaannya yang mudah dan sifatnya yang borderless (tanpa batas). Media sosial sebagai sarana berinteraksi dan berkomunikasi digunakan untuk hal-hal yang bernilai positif, namun tidak menutup kemungkinan hal-hal negatif bisa dilakukan dalam dunia maya yang memunculkan tantangan serta ancaman baru bagi penegakan hukum dalam dunia siber. Kasus yang ramai terjadi di Indonesia yakni pencemaran nama baik melalui media sosial yang berujung terhadap penyitaan akun, seperti hal nya dalam beberapa gambar di atas ini. Terhadap upaya penggeledahan maupun penyitaan akun media sosial masih menjadi hal yang belum terlalu umum apabila dibandingkan dengan penggeledahan rumah, penyitaan terhadap benda berwujud layaknya kendaraan, uang, surat, dsb. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akun media social dalam hukum kebendaan perdata termasuk dalam benda, sedangkan menurut Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akun merupakan bagian dari prosedur Sistem Elektronik, yang mana bisa dilakukan penggeledahan maupun penyitaannya dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2016 tentang Administrasi Penyidikan dan Penindakan Tindak Pidana di Bidang ITE meskipun pada kenyataannya pengaturan tersebut tidak menjelaskan secara rinci dan konkrit terhadap penerapan upaya penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik. "

Actions (login required)

View Item