Lukman Pramadi M.A., 030111011U (2006) KEWENANGAN PT PLN PERSERO DALAM MENJATUHKAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-lukmanpram-1201-fh76_06-k.pdf Download (305kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-lukmanpram-1201-fh_76_06.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Berdasarkan pada pernyataan yang terdapat pada. Bab-bab sebelumnya maka kami dapat mengambii kesimpulan bahwa : 1. PT. PLN PERSERO sehagai salah satu Kuasa usaha ketenaga listrikan yang, tertera dalam ketentuan pasal 7 undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 yang menyatakan : "Usaha penyediaan keterlaga listrikan dilakukan oleh Negara dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ,sebagai kuasa usaha ketenaga listrikan ". Lebih lanjut Peraturan Pemerintali Nomor 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan pemenfaatan tenaga Iistrik dalam pasal 3 menyatakan : •Usaha penyediaan tenaga listrik pada dasarnya dilakukan oleh Negara. •Dengan Peraturan Peinerintah ditetapkan Badan Usaha Milik Negara sehagai pemegang kuasa usaha ketenaga kelistrikan untuk melaksakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Maka dengan kedudukannya sebagai pemegang kuasa usaha pemerintah PT PLN PERSERO berwenang untuk melaksanakan tindakan pemerintah, yang tercet-min dalarn pelaksanaan snnksi adlninistrasi berupa pemutusan aliran listrik terhadap pelanggan. 2. Dalam upaya penyelesaian sengketa dengan pelangganya maka PT PLN PERSERO dapat memilih upaya berupa litigasi dan non litigasi. Untuk litigasi dapat dilaksanakan pada peradilan Tata Usaha Negara karena PT PLN PERSERO telah melakukan tindakan pemerintah. Untuk non litigasi maka dapat memilih penyelesaian sengketa melalui negosiasi dengan pelanggan yang bemasalah atau mediasi.

Actions (login required)

View Item