Anggrina Primandini, 030215444 (2006) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MELALUI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-primandini-1211-fh156_0-k.pdf Download (303kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-primandini-1211-fh_156_06.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Dengan tugas dan wewenang yang dimiliki BPSK, yang seharusnya bisa memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, tetapi pada kenyataannya banyak sekali hambatannya. BPSK belum dapat meminta bantuan penyidik (Polsek di wilayah domisili pelaku usaha) untuk memanggil pelaku usaha yang tidak mau hadir dalam undangan maupun panggilan penyelesaian sengketa konsumen, sehingga hal ini sebagai penghambat penyelesaian sengketa. Dalam kenyataannya, masih banyak pencantuman klausula baku pada perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha yang menyebabkan konsumen berkedudukan lebih lemah daripada pelaku usaha. BPSK Surabaya belum pernah menjatuhkan sanksi administratif apabila pelaku usaha melanggar pasal 60 UUPK, sehingga dalam putusannya hanya memuat sanksi perdata saja. BPSK hanya terdiri dari unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha, ini dirasakan kurang memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Pada kenyataannya, eksistensi BPSK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen kurang memadai. BPSK adalah lembaga di luar pengadilan yang tugas utamanya menyelesaikan sengketa konsumen bisa secara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase, sehingga BPSK merupakan salah satu bentuk dari Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, tetapi terdapat upaya hukum terhadap putusan BPSK seolah-olah putusan BPSK itu belum final dan belum mengikat. Dengan adanya upaya hukum terhadap putusan BPSK yaitu upaya keberatan terhadap putusan BPSK di Pengadilan Negeri dan upaya kasasi terhadap putusan keberatan itu di Mahkamah Agung membuat hak konsumen tidak terlindungi dengan pasti karena tidak dapat segera mendapatkan ganti rugi harus menunggu terselesainya proses upaya hukum. Ini tidak sesuai dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa dalam putusannya bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada upaya hukum lagi baik banding maupun kasasi. Dalam upaya keberatan terhadap putusan BPSK, UUPK belum mengatur dengan jelas hukum acaranya yaitu mengenai keberatan itu diajukan di Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum siapa (konsumen/pelaku usaha/BPSK di tempat sengketa konsumen itu diselesaikan).

Actions (login required)

View Item