Mohammad Rahwido Widyatmoko, 039814733 (2006) PERANAN SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH DALAM PENYELESAIAN PERSIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-widyatmoko-2307-fh229_0-k.pdf Download (316kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-widyatmoko-2307-fh229_06.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

a. Keberadaan Serikat Pekerja / Serikat Buruh dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Karenanya tidak ada pihak yang boleh menghalangi pembentukan dan kerja dari serikat tersebut untuk menjadi organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja buruh yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Disamping itu Serikat Pekerja/Serikat Buruh berhak untuk melakukan aktivitas guna memenuhi tujuannya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang¬-undangan. b. Perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan pada beberapa tahap yaitu Perundingan Bipartit, Konsoliasi, Arbitrase, Mediasi dan Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri serta Mahkamah Agung. Lembaga-Lembaga tersebut mempunyai kesamaan dalam mengupayakan agar para pihak menempuh jalan damai sehingga perselisihan yang timbul berakhir tanpa menimbulkan keberatan yang besar pada kedua pihak. Serikat pekerja dapat berperan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh dalam memperjuangkan hak-hak pekerja dan keluarganya dalam rangka menegakkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Actions (login required)

View Item