Rinayati, 030111191 (2006) TUGAS, WEWENANG DAN . TANGGUNG JAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN. MAKANAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-rinayati-2675-fh340_0-k.pdf Download (319kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-rinayati-2675-fh340_06.pdf Restricted to Registered users only Download (853kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan Uraian-uraian pada Bab diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan: Tujuan pokok BPOM adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dalam mengkonsumsi obat danmakanan. BPOM mempunyai bidang garap yang sangat luas dan masih ditambah lagi hams menangani pengawasan didaerah atau kabupaten yang seharusnya menjadi wilayah kerja Pemkab atau Pemda setempat karena dilingkungan Pemda Pemkab setempat minim SDM yang bisa melakukan Pengawasan di Bidang Obat dan Makan. Ditambah lagi SDM di BPOM sendiri sangant sedikit bila dibandingkan dengan wilayah kerjanya. Dengan demikian, secara normatif yuridis tugas dan wewenang BPOM sudah sesuai dengan asas-asas perlindungan konsumen. Tetapi dilapangan tugas dan wewenang BPOM tersebut kurang maksimal karena beberapa kendala.BPOM sebagai sebuah badan pemerintahan maupun sebagi subyek hukum (Rechtperson) mempunyai tanggung jawab dan tanggung gugat yang sama didepan hukum. Ada dua tanggung jawab yang melekat pada BPOM yaitu jawab Hukum Administrasi dan Tanggunggugat Perdata maupun tanggung gugat hukum pidana. Tanggungjawab Administrasi didasarkan pada kedudukan BPOM sebagai Badan Pejabat tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal sertifikasi/perijinan serta prngawasan yang melekat pada BPOM. BPOM bertanggungjawab terhadap pihak-pihak yang dirugikan kepentingan oleh KTUN yang diterbitkan oleh BPOM. Dalam hal tanggung gugatperdata, BPOM didasarkan pada Keputusan presiden no. 166 tahun 2000 yang diantaranya mengatur mengenai peran pengawasan yang dimiliki oleh BPOM. BPOM bertanggunggugat terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen, BPOM sebagi pihak yang bertugas mengawasi obat yang beredar dipasaran juga memiliki tanggung gugat yang melekat. Sedangkan tanggung jawab pidana didasarkan pada tanggung jawab individu/perseorangn apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh pejabat atau pegawai BPOM.

Actions (login required)

View Item