Muhammad Subkhan Khasaugi (2022) Implikasi Kebijakan Hukum Ppkm Gubernur Jawa Timur Terhadap Pelayanan Pendidikan Pada Sma Dan Smk Di Surabaya. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (HALAMAN JUDUL) 092024453011_HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 092024453011_BAB I.pdf Download (440kB)
	Text (FULLTEXT) 092024453011_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pendidikan adalah merupakan hak semua warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini penyelenggarakan pendidikan menengah atas adalah merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada bulan Desember 2019 dunia dilanda wabah virus baru yang oleh WHO diumumkan sebagai Coronavirus Disease (Covid-19), dan diumumkan sebagai pandemi pada tanggal 12 Maret 2020 sehingga muncul kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) sampai pada ditetapkannya kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berimplikasi terhadap pelayanan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi kebijakan PPKM terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penyelenggaraan pelayanan pendidikan pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Surabaya selama penerapan kebijakan PPKM Gubenur Jawa Timur. Penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan dengan menggunakan analisis kualitatif tentang peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat Pandemi Covid-19 yang berimplikasi pada pelayanan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri yang berlokasi di Kota Surabaya. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan pembelajaran daring berimplikasi terhadap manajemen pendidikan SMA dan SMK di Kota Surabaya dalam aspek personil, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Implementasi kebijakan pembelajaran daring juga berimplikasi terhadap manajemen sekolah di satuan pendidikan SMA dan SMK Negeri di Surabaya yang meliputi fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan mengawasi. Perubahan drastis pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran secara daring atau online, menyebabkan perencanaan untuk mendesain ulang model pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran secara daring tidak dapat dilakukan secara baik, terarah, dan komprehensif. Adapun saran yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) pengalaman pandemi Covid-19 yang memaksa diterapkannya kebijakan Belajar Dari Rumah (BDR) atau pembelajaran daring menjadi pelajaran berharga untuk mengkaji ulang kebijakan pengelolaan pendidikan menengah khususnya SMA dan SMK Negeri di Kota Surabaya, (2) perlunya mendorong pengembangan pendidikan jarak jauh (PJJ) yang kebijakannya sudah diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan peraturan pelaksanaannya, yakni dengan mengembangkan e-learning di satuan pendidikan SMA dan SMK di Kota Surabaya, (3) perlunya e-learning dimasukkan dalam kurikulum pendidikan menengah pada satuan pendidikan SMA dan SMK di Kota Surabaya.

Actions (login required)

View Item