Johan Wahyudi (2022) Penerapan Prinsip Hukum Pengadaan Dan Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Penanganan Keadaan Darurat Covid-19. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (HALAMAN JUDUL) 031724153026_HALAMAN JUDUL.pdf Download (2MB)
	Text (BAB I) 031724153026_BAB I.pdf Download (206kB)
	Text (FULLTEXT) 031724153026_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pengadaan dalam penanganan keadaan darurat bencana COVID-19 dikaji berdasarkan prinsip-prinsip hukum pengadaan dan hukum kontrak. Hal ini dikarenakan secara faktual terdapat situasi darurat yang mendesak secara waktu dan situasi ketidak-pastian di lapangan. Demikian pula peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus proses pengadaan darurat. Kekhususan tersebut berkenaan dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa dan penetapan kewajaran harga. Kekhususan tersebut sekalipun diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap membutuhkan pedoman pelaksanaan. Hal ini dibutuhkan oleh para pelaku pengadaan dan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan darurat. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Perdekatan perundang-undangan digunakan untuk memkonstruksi pelaku pengadaan, penyedia barang/jasa, pola hubungan hukum, prosedur dan akibat hukum pada pengadaan dalam penanganan keadaan darurat bencana COVID-19. Pendekatan ini untuk mendapatkan kerangka befikir awal dan mengidentifikasi persoalan pada pola hubungan hukum tersebut. Selanjutnya, Pendekatan konseptual untuk mendapatkan pemahaman komprehensif, menemukan kekosongan dalam peraturan perundang-undangan dan menterjemahkan prinsip hukum untuk dapat digunakan sebagai pedoman operasional. Dalam pelaksanaan pengadaan darurat tidak dapat mengindahkan ketaatan pada meta norma seperti prinsip hukum. Hal ini dapat terlihat pada pembahasan penelitian ini. Meskipun tidak maksimal diakomodir, akan tetapi pemenuhan prinsip-prinsip hukum administrasi dan hukum perdata dapat dilakukan.

Actions (login required)

View Item