WULAN KURNIASARI, 030416032 (2008) IMPLIKASI PIDANA DALAM PELANGGARAN PERSEKONGKOLAN TENDER. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-kurniasari-8095-fh55_08-k.pdf Download (329kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-kurniasari-7880-fh55_08.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

KPPU merupakan lembaga non struktural dan independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Secara yuridis lembaga tersebut diberi hak oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menangani perkara persaingan termasuk perkara dugaan pelanggaran persekongkolan tender. Namun dalam melaksanakan kinerjanya KPPU tidak terlepas dari aparat penegak hukum lain karena kewenangan yang diberikan undang-undang tersebut hanya sebatas wewenang administratif dalam arti hanya bisa menjatuhkan tindakan administratif. Sedangkan apabila ada pelanggaran pidananya berdasarkan bukti permulaan dari KPPU, yang berwenang menangani adalah penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Subyek hukum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang dapat dikatakan sebagai korporasi, yakni baik perseorangan, badan hukum maupun non badan hukum. Dalam perkembangan hukum telah diakui korporasi sebagai subyek hukum sehingga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dan mengandung konsekuensi korporasi dapat dijatuhi pidana. Begitu pula dalam pelanggaran persekongkolan tender, karena subyek hukumnya adalah pelaku usaha maka seharusnya pertanggungjawaban pidana pelakunya mengacu pada pertanggungjawaban pidana korporasi. Pelaku usaha dalam hal ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh KPPU ataupun sanksi pidana oleh pihak yang berwenang.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH. 55/08 Kur i
Uncontrolled Keywords:	IMPLIKASI PIDANA; PERSEKONGKOLAN TENDER
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB480 482 Private international law. Conflict of laws
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM WULAN KURNIASARI, 030416032 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Toetik Rahayuningsih, SH.,M.Hum UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited:	14 Nov 2008 12:00
Last Modified:	12 Aug 2016 02:10
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14259
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item