Tanggung Jawab Nakhoda Terhadap Kebakaran Kapal Laut (Studi Kasus Kebakaran Km Karya Indah) Repository

Tanggung Jawab Nakhoda Terhadap Kebakaran Kapal Laut (Studi Kasus Kebakaran Km Karya Indah)

Jasmine Putri Sabillah (2022) Tanggung Jawab Nakhoda Terhadap Kebakaran Kapal Laut (Studi Kasus Kebakaran Km Karya Indah). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (HALAMAN JUDUL) KKB KK-2 S.FH.16-22 Sab t HAL I.pdf Download (1MB)
	Text (BAB 1) KKB KK-2 S.FH.16-22 Sab t BAB 1.pdf Download (788kB)
	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 S.FH.16-22 Sab t.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) \| Request a copy

Official URL: https://lib.unair.ac.id/

Abstract

Indonesia sebagai negara maritim serta negara kepulauan tentunya harus memiliki pengangkutan laut yang memadai sehingga dapat menunjang pertumbuhan ekonomi serta perluasan jangkuan kepada setiap masyarakat Indonesia. Tujuan pasti dari penulisan jurnal ini adalah untuk dapat mengetahui dengan pasti mengenai pertanggung jawaban nakhoda atas terjadinya kebakaran khususnya KM Karya Indah, dengan metode penelitian yaitu Penelitian Hukum dengan pendekatan undang-undang, konseptual dan studi kasus. Hasil yang ingin disampaikan penulis adalah adanya pemahaman mengenai tanggung jawab nakhoda dan juga bentuk perlindungan hukum penumpang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang ada di Indonesia hal tersebut mencakup dari prinsip pertanggung jawaban serta Undang-Undang Pelayaran dan juga peraturan pendukung lainnya yang menyempurnakan Undang-Undang Pelayaran.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Additional Information:

KKB KK-2 S.FH.16-22 Sab t

Uncontrolled Keywords:

"BUKU 1. Damardjati, R.S., Istilah-istilah Dunia Pariwisata, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001. 2. Djojosoedarso, Soeisno, Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, Salemba Empat, Jakarta, 2003. 3. Martono, Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional, Jakarta Raja Grafindo Persada, Bandung, 2007. 4. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Prenada Media, Jakarta, 2007. 5. Muhammad, Abdulkadir, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991. 6. Muhammad, Abdulkadir, Hukum Pengangkutan Niaga, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998. 7. Purwosucipto, H.M.N., Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 2003 8. S.K, Wahyono, Indonesia Negara Maritim, Teraju, Jakarta Selatan, 2009. 9. Shidarta, Hukum Perlindungan Kkonsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 1990. 10. Soedjono, Wibowo, Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut, Rina Aksara, Jakarta, 1993. 11. Soedjono, Wiwoho, Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1980. 12. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1990 13. Subekti, Raden, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. 14. Sution, Usman Adji, Hukum Pengangkutan di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. 15. Suyono, R.P., Shipping Pengangkutan Intermodal Eksport Import Melalui Laut, Musibah Kapal, Pencegahan dan Penanganan Keamanan Kapal, PPPM, Jakarta, 2007 16. Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010. 17. Wiradipradja, E. Saefullah, Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara International dan Nasional, Liberty, Yogyakarta, 1989. 18. Yoeti, Pengantar Ilmu Pariwisata, Angkasa, Bandung, 1999. JURNAL 1. Ambaarsari, Sylviana Ayu Retno, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Asuransi Laut bagi Penumpang Kapal Laut”, Perspektif Hukum, Vol. 15, No. 1, 2015. 2. AR, HM Thamrin., “Manajemen Keselamatan Maritim dan Upaya Pencegahan Kecelakaan Kapal ke Titik Nol (Zero Accident)”, Jurnal Ilmiah WIDYA, Vol. 3, No. 2, 2015. 3. Badaruddin, “Analisis Tanggng Jawab Hukum Nakhoda Terhadap Keselamatan Pelayaran Di Wilayah Kesyahbandaran Utama Makassar”, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol. 3, No. 2, 2021. 4. Hasugian, Sereati, “Pemetaan Karakteristik Kecelakaan Kapal di Perairan Indonesia Berdasarkan Investigasi KNKT”, Warta Penelitian Perhubungan, Vol 29, No. 2, 2017. 5. Kadar, A, “Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”, Jurnal Keamanan Nasional, Vol 6, No 21, 2014. 6. Muhiddin, Nurmiati, “Efektivitas Perjanjian Kerja Laut Terhadap Keselamatan Kerja Anak Buah Kapal (ABK), “Jurnal Al-daulah, Vol. 5, No. 1, 2016. 7. Paikah, Nur, “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Penumpang Kapal Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran di Indonesia”, Jurnal Al-Adaalah, Vol 3, No. 2, 2018 8. Sadly, Andi Dachlan, “Kompetensi Ppelaut Dalam Penerapan International Safety Manajemen Code ISM-Code”, Jurnal Relasi STIE Mandala, Vol 22, 2015. 9. Sitompul, Roswita, “Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dalam Kontrak Kerja Dengan PT. Samudra di Belawan”, Jurnal Penegakan Hukum, Vol. 2, No. 2, 2015. 10. Utomo, Hari, “Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 15, No. 1, 2017. 11. Wahyu, Tiara dan Indri Fogar, “Analisis Yuridis Tentang Penolakan Pembayaran Klaim Asuransi Pengangkutan Laut Oleh Penanggung Kepada Tertanggung”, Jurnal Novum, Vol. 5, No. 1, 2010. 12. Walters, William, “Bordering the Sea: Shipping Industries and the Policing of Stowaways”, Bonderlands, Vol. 7, No. 3, 2008. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56). 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720) 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28) 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448) 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643) 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9) 9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut 10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. 11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran. 12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2015 Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyebrangan. 13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyebrangan"

Subjects:

K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7340-7512 Commercial law
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7340-7512 Commercial law > K7449-7460 Maritime law
K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB491 Civil law (General)

Divisions:

03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum

Creators: