ARIES ARIFIN, 030315724 (2008) KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-arifinarie-8253-fh304_0-k.pdf Download (334kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-arifinarie-8060-fh304_08.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Sebagai lembaga perwakilan baru dalam sistem ketatanegaraan di indonesia. sulit untuk memulai argumen mengenai peran ideal DPD dalam proses legislasi karena DPD memang jauh dari ideal lembaga perwakilan. DPD sesungguhnya bukan bagian dari parlemen bikameral. Malah sebenamya. UUD hasil amandemen belum menerapkan bikameral, karena. DPD tidak mempunyai fungsi-fungsi lembaga perwakilan. Sudah diganskan dalam konstitusi, wewenang DPD yang hanya memberikan pertimbangan dalam keseluruhan fungsi lembaga perwakilan, yaitu fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sedangkan keseluruhan pengambilan keputusan dilakukan oleh DPR. Dengan lemahnya posisi dan peran DPD dalam pembuatan undang¬undang, maka tidak bisa dipungkiri, hal ini akan menimbulkan kepincangan dalam penyelenggaraan negara di bidang legislatif. Dapat dipastikan, dengan posisi yang lemah di bidang pembuatan undang-¬undang, maka sulit diharapkan DPD mampu mengemban fungsi legislatif untuk keperrtingan daerah. lemahnya kedudukan DPD sebagai lembaga negara yang lahir karena reformasi politik dan reformasi konstitusi dalam bidang legislatif akan memberikan dampak lanjutan terhadap kedudukan DPD di dalam proses penyelenggaraan negara secara luas. Hal ini dapat menimbulkan akibat yang kurang menguntungkan bagi daerah-daerah, sebab DPD tidak bisa diharapkan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah dengan kemampuan dan kewenangan yang terbatas. Menurut pasal 22D UUD 1945 fungsi legislasi DPD hanya merupakan Rmgsi legislasi terbatas. Artinya, sebatas hanya dalam mengajukan rancangan undang¬undang tertentu kepada DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang untuk dibahas dan disetujui bersama dengan presiden. DPD hanya hanya dapat mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu, tetapi tidak ikut menyetujuinya menjadi undang¬undang. Secara substansial, sulit diharapkan DPD dapat menunjukkan fungsi korektif untuk melahirkan sebuah undang-undang, pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, dan pengawasan terhadap proses penegakan hukum, terutama pelaksanaan undang-undang yang berhubungan langsung dengan daerah.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH. 304/08 Ari k
Uncontrolled Keywords:	KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN; PERWAKILAN DAERAH; PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3184-3188 Form and structure of government
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM ARIES ARIFIN, 030315724 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Sukardi, SH.,MH UNSPECIFIED Thesis advisor UNSPECIFIED UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited:	01 Dec 2008 12:00
Last Modified:	15 Aug 2016 01:32
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14272
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item