NUR HABIB, 030416020 (2008) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK SYARI'AH PADA PEMBIAYAAN YANG DIJAMIN RESI GUDANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-habibnur-8276-fh203_0-k.pdf Download (334kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-habibnur-8083-fh203_08.pdf Restricted to Registered users only Download (937kB) | Request a copy

Abstract

Instrumen pembiayaan dengan jaminan resi gudang merupakan hal yang baru diterapkan di bank syariah ( khususnya di Bank Syariah Mandiri). Pada pembiayaan tersebut, bank syariah menggunakan akad mudharabah, musyarakah, atau murabaha_h karena akad tersebut merupakan akad yang sudah umum diterapkan oleh bank syariah, tetapi pada perkembangannya bisa menggunakan akad lain, jadi akad pembiayaan tersebut disesuaikan dengan skema usaha nasabah debitur. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah memerlukan kepercayaan untuk memperoleh keyakinan bahwa nasabah debitur punya itikad baik, punya kemampuan serta sanggup untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang telah dipedanjikan. Namun tak jarang meskipun prinsip kehati-hatian telah dilakukan, pembiayaan bermasalah dapat tedadi, yaitu salah satunya terjadi wanprestasi dari nasabah debitur. Oleh karena itu, sebagai perlindungan hukum bagi bank syariah maka upaya- upaya yang dapat dilakukan sebelum menempuh jalur Litigasi, Melalui Musyawarah diantara para pihak untuk mencari penyelesaian yang terbaik sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya, Musyawarah itu nantinya dapat memberi solusi terbaik, Pihak Bank Melakukan Restrukturisasi Pembiayaan apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Karena kesulitan dalam menyelesaikan masalah tersebut maka pihak bank dapat melakukan eksekusi terhadap obyek yang dijaminkan ( Obyek jaminan resi gudang ) dengan membentahu kepada pihak nasabah debitur, Penyelesaian terhadap sengketa tersebut juga dapat diltempuh melalui lembaga Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), atau melalui jalur Pengadilan Agama yang merupakan upaya alternative yang harus ditempuh sesuai dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, hal ini sesuai kesepakatan para pihak .

Actions (login required)

View Item