Ridan Muhtadi (2018) Politik Ekonomi Dan Keuangan Pada Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan Pasca Penerapan Gerakan Pembangunan Masyarakat Islam. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (FULLTEXT) 39.Ridan Muhtadi_S2 EKIS UNAIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (282kB)

Abstract

Sejak diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Indonesia yang mempunyai competitive advantage kuantitas penduduk Muslimnya melatarbelakangi lahirnya perturan tersebut untuk menerapkan peraturan daerah syariah. Lantas, Apakah Masyarakat Muslim Indonesia akan mengalami keraguan dalam proses formalisasi syariat islam di daerah. Sebab peningkatan kesadaran akan formalisasi syariat islam notabenenya merupakan bentuk kewajiban agama dan untuk mencapai falah. Justru berdasarkan beberapa faktor dilapangan itulah yang menggugah rasa agar maslahat tercipta di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif dengan penedekatan perundang-undangan. Metode analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah hukum yang ada adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian analisis ekonomi politik terhadap Kebijakan peraturan daerah syariah di pamekasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan syariat Islam di Kabupaten Pamekasan dengan motto Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) lahir bukan sekedar memandang absolutisme agama Islam semata, namun disana ada proses panjang yang melatarbelakangi kenapa agama dipandang perlu disandingkan dengan sistem hukum positif yang dipahami minim akan nilai-nilai susila, yang menjadi masalah utama di Kabupaten Pamekasan sekarang. Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan hanya berbentuk Himbauan dan sebuah Gerakan Kolektif tersebut juga termotivasi oleh lahirnya otonomi daerah yang sedikit memberikan keleluasaan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pamekasan untuk menunjang kesejahteraan rakyatnya. Karena secara hakikatnya, pengeluaran belanja biaya di peruntukkan untuk kebutuhan publik atas dasar inilah kebijakan peraturan daerah yang telah ditetapkan atas dasar nilai maslahatan. Semua kebijakan peraturan daerah yang ditetapkan telah melalui proses yang didasari pada faktor ekonomi politik yang berlaku. Faktor yang pertama atas dasar pengaruh dari daerah lain yang juga sama-sama telah menerapkan peraturan daerah dan faktor kedua berdasarkan internal kondisi politik dan ekonomi yang ada di kabupaten Pamekasan

Actions (login required)

View Item