SALSABILA DEWI PUTRI, - (2022) Dukungan Masyarakat Swedia Terhadap Kebijakan Luar Negeri Feminis. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (HAL JUDUL)
071811233036-HAL JUDUL.pdf Download (198kB) |
|
|
Text (BAB 1)
071811233036-BAB 1.pdf Download (64kB) |
|
|
Text (FULLTEXT)
071811233036.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy |
Abstract
Kesetaraan gender menjadi salah satu isu yang banyak diangkat di ranah internasional dewasa ini. Swedia menjadi salah satu negara dengan ambisi kuat untuk mewujudkan kesetaraan gender global. Margot Wallstrom yang pada tahun 2014 dilantik menjadi Menteri Luar Negeri Swedia secara eksplisit menyatakan bahwa Swedia akan menjadikan kebijakan luar negeri feminis sebagai landasan dari politik luar negeri Swedia. Meskipun dianggap radikal, Swedia berhasil menjalankan kebijakan luar negeri feminis hingga saat ini. Swedia berupaya menyempurnakan kinerja dari kebijakan luar negeri feminis dengan memperbarui kerangka kerja strategi mereka setiap dua sampai tiga tahun sekali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan dukungan terhadap kebijakan luar negeri feminis Swedia oleh masyarakat domestik. Melalui analisis awal terhadap dinamika diskursus kesetaraan gender pada masyarakat Swedia, penulis ingin mengilustrasikan bagaimana tanggapan masyarakat pada kesetaraan gender dari hasil temuan tersebut. Penulis akan menggunakan dua kerangka teori yang membantu dalam penelitian ini, yaitu popularitas agenda kesetaraan gender dalam masyarakat demokratis dan perubahan sosial yang mendorong agenda kesetaraan gender dalam masyarakat demokratis. Melalui dua kerangka teori tersebut, penulis berargumen bahwa respon positif masyarakat Swedia terhadap kebijakan luar negeri feminis Swedia dikarenakan adanya kesadaran bahwa demokrasi tidak akan terwujud tanpa adanya kesetaraan gender. Hasil penelitian atas pertanyaan utama dan sejumlah analisis menunjukkan bagaimana kesetaraan gender sudah menjadi bagian dari citra masyarakat Swedia sejak lama dan masyarakat Swedia sudah terbiasa dengan adanya kesetaraan di kehidupan mereka. Hal ini memperkuat argumen penulis bahwa ketika diresmikannya kebijakan luar negeri feminis Swedia pada tahun 2014, masyarakat Swedia menganggap hal tersebut memang perlu dilakukan dan menjadi bagian dari demokrasi. Kesetaraan gender perlu diwujudkan untuk melengkapi demokrasi, dan masyarakat akan mendapatkan hak hidup yang setara.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 S.FISIP.HI 19 - 23 Sal d | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kebijakan luar negeri feminis, Swedia, Demokrasi | ||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races | ||||||
| Divisions: | 07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | prasetyo adi nugroho | ||||||
| Date Deposited: | 13 Jul 2026 07:04 | ||||||
| Last Modified: | 13 Jul 2026 07:04 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/143899 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


