M. RUSDIYANSAH, - (2022) Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (Pbg) Pasca Diundangkannya Undang-Undang no. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HAL JUDUL) HAL JUDUL.pdf Download (806kB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf Download (61kB)
	Text (FULLTEXT) 031511133093.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan-ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung yang ada pada Undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, begitu pula pada perizinan bangunan gedung. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dihapus dan diganti nomenklaturnya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Pengaturan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) mengacu pada norma, prosedur, standar, dan kriteria (NPSK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai standar pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Upaya penegakan hukum yang dilakukan adalah dengan melakukakn pembinaan sebagai penegakan hukum preventif dan penerapan sanksi sebagai penegakan hukum represif.

Actions (login required)

View Item