YULIN DARWATI (2022) KERJASAMA BUSSINES to BUSSINES (B to B)DALAM SKEMA PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP(KPBU) DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTURPERUMDA GIRI TIRTA KABUPATEN GRESIK. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 091924453007_HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 091924453007_BAB I.pdf Download (1MB)
	Text (FULLTEXT) 091924453007_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik merencanakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kapasitas 1.000 liter/detik guna memenuhi pelayanan air bersih ke wilayah Gresik Kota dan pengembangan cakupan pelayanan ke wilayah Gresik Utara yang belum terlayani oleh Perumda. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha dengan sistem Business to Business (B to B), yaitu dengan PT Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta (PT PPKT). Dalam proses pelaksanaannya, terdapat kendala yaitu setelah Detail Engineering Design (DED) disepakati oleh Perumda Giri Tirta dan PT. PPKT, terdapat perubahan nilai capex karena adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan yang disebabkan oleh public otority yaitu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII dan kondisi tanah di bawah permukaan (property authority), optimalisasi desain, menyebabkan perubahan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama sehingga memerlukan addendum perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan untuk melakukan perubahan nilai investasi dan upaya yang harus dilakukan agar perubahan nilai investasi dalam kerjasama pengembangan SPAM tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum melaksanakan addendum perjanjian, Perumda Giri Tirta dan PT Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta (PT PPKT) melakukan konsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Atas saran BPKP, kedua pihak perlu meminta ahli hukum independen untuk memberikan Letter of Opinion (LO) terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang menjadi landasan dilakukannya perubahan/addendum perjanjian dan perlu menunjuk konsultan independen guna melakukan perhitungan kelayakan proyek dalam financial model yang nantinya akan disepakati oleh kedua belah pihak.

Actions (login required)

View Item