NOVIAN ERI KUSUMA (2022) PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATPOL PP DITINJAU DARI PERSPEKTIF NORMA HUKUM DI KABUPATEN PAMEKASAN (STUDI KASUS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 092014453014_HALAMAN JUDUL.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) 092014453014_BAB I.pdf Download (2MB)
	Text (FULLTEXT) 092014453014_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Melihat Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang disebut dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha peraturan daerahgangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas kota, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki, untuk itu perlu dilakukan tindakan atau kebijakan dari Pemerintah Daerah agar tidak menimbulkan persoalan di masyarakat. Dalam pemecahan masalah penertiban PKL mengharuskan mereka untuk melihat permasalahan dari berbagai aspek, dan bukan hanya dilihat dari satu aspek semata. Dalam konteks ini Kepala Satpol PP Kabupaten Pamekasan yang merupakan intitusi yang melaksanakan keamanan dan ketertiban dimasyarakat harus tetap melakukan langkah-langkah perbaikan dalam segala aspek kegiatannya, dalam rangka meningkatkan kinerja aparaturnya, mengingat akan semakin banyak munculnya protes dan komplain baik dari warga masyarakat pengguna jalan maupun dari para PKL itu sendiri yang berjualan di pinggir jalan.Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, ternyata masih ditemukan kondisi penertiban PKL yang tidak tegas, sehingga dapat disimpulkan bahwa penertiban PKL yang ideal sulit untuk diwujudkan, karena pada kenyataannya masih terdapat petugas Satpol PP Kabupaten Pamekasan yang melakukan penertiban PKL dengan rasa iba dan tidak tega terhadap para pedagang yang lapak/usahanya harus dibongkar paksa ketika ada razia ketertiban dan keamanan.

Actions (login required)

View Item