Alviani Mutiara Sari Nawawi, - (2022) ANALISIS KETERKAITAN PASAL 17 DENGAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN I) 031911133109 HALAMAN I.pdf Download (469kB)
	Text (BAB I) 031911133109 BAB I.pdf Download (113kB)
	Text (FULL TEXT) 031911133109.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Diantara banyaknya jenis jaminan di Indonesia, yang sering dipakai oleh para pihak dalam melakukan perjanjian pembiayaan adalah jaminan fidusia. Jamiinan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Perjanjian jaminan fidusia merupakan merupakan perjanjian bersifat accesoir dari perjanjian pokok berdasarkan penjelasan Pasal 6 huruf (b) UUJF. Penerima jaminan fidusia diberikan hak untuk dilunasi terlebih dahulu atas kreditor yang lain sebagai kreditor preferen. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 UUJF yang menyatakan bahwa apabila terhadap benda yang sama yang menjadi objek jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan pada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya, akan tetapi ketentuan fidusia ulang terhadap objek yang sama telah dilarang dan diatur pada Pasal 17 UUJF.Skripsi ini terdapat dua isu hukum yang akan dibahas yaitu, konsep fidusia ulang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan konstruksi hukum yang ideal tentang fidusia ulang. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 28 UUJF bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 UUJF tentang fidusia ulang. Dampak dari adanya ketentuan Pasal 28 UUJF apabila tidak segera diubah, akan terus memberikan kesempatan kepada pemberi fidusia untuk melakukan fidusia ulang yang mana ketentuan fidusia ulang telah dilarang oleh Pasal 17 UUJF. Oleh karena itu, dalam skripsi ini akan memberikan klausula baru sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum terutama pada Pasal 28 UUJF untuk mendukung pembentukkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Kebendaan Bergerak khususnya Jaminan Fidusia.

Actions (login required)

View Item