DIKI OKTA DWI PUTRA, - (2022) KEWENANGAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (cover) COVER.pdf Download (259kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (204kB)
	Text (Full text) 032024153004.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

"Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam struktur pemerintahan memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara namun pada prakteknya seringterjadi perbedaan pandangan terkait kewenangan dalam tugas dan fungsi salahsatunya dalam menetapkan kerugian keuangan negara. Permasalahan dalam penulisan ini meliputi kewenangan aparat pengawasan intern pemerintah untuk menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara dan kekuatan hukum laporan hasil pengawasan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dalam proses pengelolaan keuangan negara ditinjau dari prespektif hukum administrasi. Penulisan ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang didapatkan dari sumber bahan hukum primer, sekunder, dan bahan-bahan non-hukum. Yang berwenang menetapkan kerugian keuangan negara hanyalah badan pemeriksa keuangan sedangkan kewenangan aparat pengawas intern pemerintahan hanya sebatas pada pengawasan dan melakukan audit, tidak berwenang menetapkan sesuatu kerugian keuangan negara dimana sering terjadi perbedaan pandangan antara aparat penegak hukum dalam memanfaatkan laporan hasil dari aparat pengawasan intern pemerintahsehingga memiliki kekuatan hukum yang lemah "

Actions (login required)

View Item