KIRANA PANDU LARASHATIE, - (2022) KONSTITUSIONALITAS SISTEM ELECTRONIC VOTING PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (HALAMAN I) 031911133010 HALAMAN I.pdf Download (730kB)
	Text (BAB I) 031911133010 BAB I.pdf Download (203kB)
	Text (FULL TEXT) 031911133010.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Dewasa ini, e-voting digunakan sebagai penyaluran hak politik masyarakat yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. Sayangnya, hingga saat ini sistem pemilu di Indonesia masih dilakukan secara konvensional, e-voting di Indonesia baru digunakan pada pelaksanaan pilkades yang sudah berjalan di 1.572 desa di 23 kabupaten di Indonesia. Faktor kekosongan hukum terkait pengaturan e-voting menjadikan penggunaan e-voting dalam pemilu di Indonesia tidak dapat terlaksana. Selain itu, permasalahan berikutnya terkait pemilihan model e-voting yang digunakan dalam pemilu di Indonesia. Pada 2017, Panitia Khusus RUU mengadakan studi banding terkait penggunaan model e-voting pada pemilu di Meksiko. Akan tetapi studi banding ini menuai kritik dari beberapa kalangan karena dinilai model e-voting pada pemilu Meksiko tidak dapat digunakan dalam pemilu di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tentang pelaksanaan pemilu serta model pemilu secara e-voting di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitan hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa guna mengatasi kekosongan hukum terkait e- voting diperlukan pembentukan Revisi Undang-Undang Pemilu dan penggunaan model e-voting yang sesuai untuk digunakan dalam pemilu di Indonesia adalah model Direct Recording Electronic disertai dengan Voter Verified Paper Audit Trail seperti yang digunakandi India dan pada pelaksanaan pilkades di Indonesia.

Actions (login required)

View Item