Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah Repository

Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah

Ni Wayan Sritini, S.H (2002) Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Hak Atas Tanah. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT)
NI WAYAN SRITINI SH20260109_14513260.pdf
Download (2MB)

Official URL: https://lib.unair.ac.id

Abstract

Pada prisipnya kelahiran Undang-undang Hak Tanggungan adalah untuk mewujudkan terciptanya. suatu lembaga jaminan hak atas tanah yang kuat dan mampu memberikan jaminan perlindungan serta kepastian hukum bagi para pihak. Sebagaimana diketahui bahwa sebelum Undang undang ini lahir, telah ada lembaga jaminan hak atas tanah yaitu hyphoteek dan credietverband. Namun kedua lembaga tersebut dianggap kuno serta tidak mampu mengikuti perkembangan jaman, khususnya dalam jaminan hak atas tanah dalam menunjang kegiatan perkreditan perbangkan nasional. Sebagai perwujudan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian (prudential banking principle), dalam penyaluran kredit bank harus mempunyai keyakinan atas kemampuan debitor untuk melunasi hutangnya. Salah satu aspek yang penting dan strategis dalam kaitannya dengan penyaluran kredit adalah aspek jaminan (collateral). Meskipun tidak bersifat mutlak, aspek ini sangat di butuhkan untuk menekan tingkat resiko (degree of risk) kemungkinan munculnya kredit bermasalahfmacet (problem loan) di kemudian hari. Dalam praktek perbankan, jaminan berupa hak atas tanah menempati urutan prioritas tertinggi. Dalam arti mempunyai nilai ekonomis tinggi dan prospektif untuk masa mendatang. Sehubungan dengan itu dibutuhkan lembaga jaminan hak atas tanah yang kuat dan pasti. Untuk itu keberadaan UUHT diharapkan mampu membawa iklim yang kondusif bagi dunia perkreditan (bank). Sebagaimana diketahui dengan kelahiran UUHT maka telah tuntas sudah unifikasi di bidang hak atas tanah. Namun apabila bercermin dari "trauma" masa lalu kegagalan hypotheek dan credietverband, maka perlu diperhatikan beberapa ketentuan dalam Undang-undang ini, khususnya yang berkaitan dengan Pembebanan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Pendaftaran dan eksekusi Hak Tanggungan. Mengingat dalam praktek beberapa hal tersebut diatas dikhawatirkan akan menimbulkan kendala, yang pada akhirnya justru tidak mendukung dalil-dalil efisiensi yang dipegang teguh para pelaku ekonomi, seperti proses dan prosedur yang berbelit, waktu yang lama serta biaya yang cukup tinggi. Hal tersebut akan berdampak pada tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak terkait.

Item Type:

Thesis (Thesis)

Additional Information:

Uncontrolled Keywords:

Mortgage Rights; Land Rights Security; Agrarian Law

Subjects:

K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(175) Congresses
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K190-195 Ethnological jurisprudence. Primitive law

Divisions:

03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan

Creators: