Zilda Khilmatus Shokhikhah (2022) Tanggung Jawab Pemerintah Atas Tidak Terpenuhinya Hak Layanan Kesehatan Di Masa Pandemi. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (HALAMAN JUDUL) 032014153026 HAL I.pdf Download (737kB)
	Text (BAB 1) 032014153026 BAB 1.pdf Download (815kB)
	Text (FULLTEXT) 032014153026.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Upaya pemenuhan hak atas kesehatan sepenuhnya adalah menjadi tanggung jawab negara. Jaminan hak atas kesehatan telah tertuang dalam instrumen hukum baik nasional maupun internasioanl. Di masa pandemi covid 19, kesehatan menjadi salah satu aspek penting bahkan menjadi prioritas kondisi darurat. Tingginya kasus Covid 19 menyebabkan beberapa layanan kesehatan kuwalahan dalam menangani pasien, bahkan di beberapa kondisi harus menolak pasien yang berobat. Kondisi ini diperparah dengan karakter virus yang mudah menyebar dan belum ditemukan vaksin atau obatnya secara pasti disebabkan virus ini merupakan virus yang baru. Kondisi ini menjadi sebuah tantangan bagi negara Indonesia untuk bisa melakukan upaya pemenuhan hak dengan maksimal dan melewati masa kedaruratan ini dengan memperhatikan koridor hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa merupakan tanggung jawab negara dalam melakukan pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak atas layanan kesehatan, sekalipun dalam kondisi darurat negara. Sehingga jika dalam kasus terjadi kematian akibat tidak mendapat layanan kesehatan, maka negara gagal melaksanakan kewajibannya dan harus melakukan upaya sebagai bentuk pertanggung jawaban. Negara perlu merumuskan bentuk pertanggung jawaban kepada warga negara yang menjadi korban akibat tidak mendapat layanan kesehatan.

Actions (login required)

View Item