Gratia Clara Leno Hadjon (2022) Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Penyerahan Urusan Konkuren Terhadap Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (HALAMAN JUDUL) 031824153028 HAL I.pdf Download (1MB)
	Text (BAB 1) 031824153028 BAB 1.pdf Download (805kB)
	Text (FULLTEXT) 031824153028.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan pemerintah yang diwujudkan melalui program kerja dan dituangkan dalam pemerintahan yang diwujudkan melalui program kerja dan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran merupakan salah satu ukuran pelaksanaan kegiatan. Selama ini kebijakan pelaksanaan kegiatan sering bertumpu pada system terapan anggaran kegiatan. Jarang sekali suatu kebijakan atau kegiatan tersebut dievaluasi melalui pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan kegiatan yang setiap akhir tahun dilaporkan sangat jarang sekali dievaluasi mengenai keberhasilan apakah tujuan tersebut tercapai. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat tujuan adanya kebijakan dan kegiatan pemerintah tersebut menjadi tidak tetap sasaran terhadap kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya sekedar angka presentase serapan anggaran belaka. Tanggal 13 Maret 2019 telah diundangkanlah pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan penjabaran dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa ketentuan mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan pertanggungjawaban dan ringkasan laporang penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tata cara evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Actions (login required)

View Item