Aspek Hukum Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap Repository

Aspek Hukum Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap

Misno Arul Irwansyah, - (2005) Aspek Hukum Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT)
MISNO ARUL IRWANSYAH20260109_09010507.pdf
Restricted to Registered users only
Download (3MB) | Request a copy

Official URL: http:/lib.unair.ac.id

Abstract

Secara umum bila dipandang dari aspek struktur Organisasi SAMSAT dapat disimpulkan bahwa dengan adanya Instruksi Bersama SAMSAT tahun 1999 tentang perampingan loket dan penyederhanaan kelompok kerja (Pokja) dapat menimbulkan dampak yang positif terhadap pelayanan masyarakat. Sedangkan jika dilihat dari aspek persyaratan bahwa dengan adanya penyederhanaan dan penghapusan persyaratan didalam Insber SAMSAT tahun 1999 seharusnya dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelayanan kepada masyarakat, karena dapat mengurangi beban masyarakat dalam pengeluaran biaya, sehingga Insber terse but dapai dikatakan lebih efektif dan efisien dari pada Insber SAMSAT tahun 1993, tetapi kenyataan dilapangan sikap petugas dan penampilan masih acuh tak acuh, serta pungutan – pungutan liar yang masih sangat banyak, dimana hal tersebut teIjadi dikarenakan salah satunya mereka ditekan atasannya dengan sistem setoran (target perhari) yang terlihat sudah membudaya dan adanya pemahaman yang salah terhadap Undang - undang Nomor 2 tahun 2002, sehingga menimbulkan tindakan yang diluar wewenangnya / Sewenang - wenang (Onrecht Matige Over Held Daad) . Adapun tanggapan dari masyarakat terhadap pelayanan para petugas berdasarkan hasil penelitian kepada wajib pajak bahwa Kantor Bersama SAMSAT Surabaya II (Insber SAMSAT tahun 1999) rnasih lebih baik bila dibandingkan dengan Kantor Bersarna SAMSAT Surabaya I (Insber SAMSAT tahun 1993), rneskipun rnasih sarna - sarna rnerniliki banyak kekurangan di keduanya. Dari hasil akhir analisa dapat disirnpulkan bahwa lnsber SAMSAT tahun 1999 (KB. SAM SAT Surabaya II) dilihat dari struktur organisasi, persyaratan dan sikap para pelaksana rnernpunyai darnpak yang positif, lebih efektif, efisien dalarn rnernberikan pelayanan tetapi didalarn penggunaan personil (SDM) tidak konsisten karena tidak rnencerminkan adanya perarnpingan, penyederhanaan tetapi yang ada pernbengkakan penggunaan personil (SDM).

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Uncontrolled Keywords:

Hukum adminitrasi

Subjects:

K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB2000-2035 Public law. The State

Divisions:

03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum

Creators: