Tazkiyah, - (2005) Penggunaan Kontrak Baku Pada Pengadaan Barang/Jasa Oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Studi Kasus di PT. Petrokimia Gresik (Persero)). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (494kB)
	Text (HALAMAN PENGESAHAN) 2. HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (315kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (48kB)
	Text (BAB I PENDAHULUAN) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (550kB)
	Text (BAB II KEABSAHAN KONTRAK BAKU...) 5. BAB II KEABSAHAN KONTRAK BAKU....pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III IMPLIKASI HUKUM PENGGUNA) 6. BAB III IMPLIKASI HUKUM PENGGUNA.pdf Restricted to Registered users only Download (966kB) | Request a copy
	Text (BAB IV PENUTUP) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (97kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (89kB)
	Text (LAMPIRAN) 9. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Skripsi ini membahas penggunaan kontrak baku dalam pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan studi kasus pelaksanaan pengadaan barang/jasa di PT. Petrokimia Gresik (Persero), khususnya dalam perjanjian dengan CV. Sinar Mandiri untuk pembangunan Penutup Conveyor Silika Pabrik III. Penelitian berfokus pada keabsahan kontrak baku yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan penyedia barang/jasa. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, teori hukum dan praktik pelaksanaan perjanjian. Bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, dilengkapi dengan informasi melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak antara PT. Petrokimia Gresik (Persero) dengan CV. Sinar Mandiri pada dasarnya merupakan kontrak baku dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang memenuhi persyaratan sahnya perjanjian. Namun, ditemukan sejumlah klausula yang dapat menempatkan penyedia barang/jasa pada posisi yang kurang seimbang, terutama klausula pembebasan atau pembatasan tanggung jawab (exoneration clause). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap penyedia diperlukan untuk mencegah klausula yang tidak adil dan sangat memberatkan salah satu pihak. Skripsi menyarankan agar penggunaan kontrak baku tetap memperhatikan keseimbangan kedudukan para pihak, memperbarui dasar hukum pengadaan yang digunakan, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi penyedia barang/jasa.

Actions (login required)

View Item