Johan Adrianto, - (2004) Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Pengangkutan Kereta Api Melalui Gugatan Perwakilan Kelompok. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) JOHAN ADRIANTO 200420260112.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara penumpang sebagai konsumen dengan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebagai penyelenggara jasa angkutan serta perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam penggunaan jasa angkutan kereta api. Perjanjian pengangkutan kereta api terbentuk sejak adanya kesepakatan antara penumpang dan PT KAI yang dibuktikan dengan karcis atau tiket sebagai dokumen pengangkutan. Dalam praktiknya, dokumen pengangkutan dapat memuat klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen, salah satunya mengenai pengembalian uang pembelian tiket yang dibatalkan oleh penumpang. Pemotongan biaya pengembalian tiket yang terlalu besar dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dalam hal kerugian tersebut dialami oleh sejumlah besar konsumen, konsumen dapat mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tata cara pengajuan gugatan perwakilan kelompok diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Namun, ketentuan tersebut masih memiliki kelemahan, antara lain tidak menetapkan secara jelas jumlah minimal anggota kelompok serta belum mengatur secara rinci mekanisme pendistribusian ganti kerugian kepada anggota kelompok atau subkelompok. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan putusan dan pendistribusian ganti kerugian kepada konsumen yang dirugikan.

Actions (login required)

View Item