Annisa Fauzia, - (2003) Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan Pemerintah Kota Batam dalam Menangani Pemberian Hak Atas Bagian Tanah Hak Pengelolaan Kepada Pihak Ketiga dengan Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) HALAMAN JUDUL_200320260128.pdf Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I_200320260128.pdf Download (546kB)
	Text (FULLTEXT) ANNISA FAUZIA 200320260128-.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) dan Pemerintah Kota Batam dalam menangani pemberian hak atas bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga setelah berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Permasalahan penelitian meliputi kewenangan OPDIPB sebagai pemegang izin hak pengelolaan, mekanisme pemberian hak atas bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga, serta pengaruh dualisme kewenangan terhadap dunia investasi di Pulau Batam. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung data empirik, dengan pendekatan konseptual historis. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari pihak yang berkompeten, karya ilmiah, kamus, dan media massa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa OPDIPB merupakan pihak yang paling berhak menangani pemberian hak tersebut, tetapi setelah UU No. 22 Tahun 1999 harus bekerja sama dengan Pemerintah Kota Batam. Mekanisme pemberian hak dinyatakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item