Swesty Medhilia Puteri, - (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Hal Terjadinya Kekerasan Pada Proses Penyidikan. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 031811133181_HALAMAN JUDUL.pdf Download (708kB)
	Text (BAB I) 031811133181_BAB I.pdf Download (161kB)
	Text (FULLTEXT) 031811133181_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kasus penganiayaan di Indonesia sering kali terjadi tidak memandang usia dan jenis kelamin. Menurut data dari KemenPPPA, terdapat 20.501 kasus penganiayaan yang terjadi pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Salah satu kasus yang kerap terjadi adalah penganiayaan yang terjadi pada saat proses penyidikan. Pelaku penganiayaan dalama hal ini adalah Polisi kerap melakukan penganiayaan dengan maksud agar kasus yang dihadapi cepat terselesaikan dengan tidak melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Tersangka yang menjadi korban tidak jarang diperlakukan kasar dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukannya. Perbuatan yang dilakukan Polisi kepada tersangka telah merampas hak-hak yang dimiliki oleh tersangka sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain melanggar hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, Polisi pelaku penganiayaan juga melanggar hak asasi manusia dimana terdapat asas-asas yang melindungi hak asasi manusia yang tertuang pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban, Pemerintah mengundangkan undang-undang terhadap saksi dan korban. Terhadap Polisi yang melakukan penganiayaan mendapatkan sanksi berupa sanksi pidana dan sanksi etik.

Actions (login required)

View Item