KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN. Repository

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN.

ARIEF YARMANTO, - (2006) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PELABUHAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT)
ARIEF YARMANTO20260112_11200317_compressed.pdf
Restricted to Registered users only
Download (2MB) | Request a copy

Official URL: https://lib.unair.ac.id

Abstract

Pembahasan dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan pelabuhan pada era otonomi daerah. Kajian meliputi aspek hukum pengelolaan pelabuhan, penyelenggaraan pelayaran, tatanan kepelabuhanan nasional, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengaturan pengelolaan pelabuhan menurut UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004. Skripsi juga mengkaji pengelolaan pelabuhan di Kabupaten Gresik berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2001. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengelolaan pelabuhan berkaitan dengan berbagai aspek teknis dan keselamatan pelayaran. UU No. 22 Tahun 1999 secara eksplisit menghendaki desentralisasi pelabuhan, sedangkan UU No. 32 Tahun 2004 tidak memasukkan pelabuhan sebagai urusan wajib kabupaten/kota. Perda Kabupaten Gresik No. 19 Tahun 2001 dinilai cacat secara yuridis karena secara substansial melanggar kaidah hukum yang berlaku.

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Uncontrolled Keywords:

kewenangan pemerintah daerah; pengelolaan pelabuhan; pelabuhan; otonomi daerah; desentralisasi; pemerintahan daerah; kepelabuhanan; tatanan kepelabuhanan nasional; wilayah laut; Kabupaten Gresik.

Subjects:

K Law > K Law (General)

Divisions:

03. Fakultas Hukum > S1 Ilmu Hukum

Creators: