STEPPANUS MEKY CRESIAWAN, - (2022) PERUBAHAN SANKSI ILLEGAL FISHING MENURUT PASAL 93 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PERIKANAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HAL JUDUL) HAL JUDUL.pdf Download (133kB)
	Text (BAB 1) BAB 1.pdf Download (155kB)
	Text (FULLTEXT) 032014153002.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Perubahan Sanksi Illegal Fishing menurut Pasal 93 Ayat (2) Undang-Undang Perikanan Pasca Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja. Permasalahan atau rumusan masalah penelitian ini adalah Dasar pertimbangan dirubahnya sanksi pidana menjadi sanksi administrasi bagi pelaku illegal fishing da-lam Undang Undang Cipta Kerja dan Implikasi perubahan sanksi bagi pelaku illegal fishing dalam Undang Undang Cipta Kerja terhadap penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research), yakni penelitian dengan menggunakan bahan bahan hukum untuk memecahkan fakta atau persoalan hukum dan untuk mendapatkan bahan hukum tersebut serta menganalisisnya melalui peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya Undang Undang Cipta Kerja khususnya dalam ketantuan Pasal 93 ayat (2) berdampak pada pene-gakan hukum khususnya oleh TNI AL. Terhadap tindak pidana perikanan (illegal fishing) tidak bisa dilakukan secara optimal dan tegas yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran ataupun tindak pidana perikanan. Dengan adanya perubahan ketentuan dalam Pasal 93 ayat (2) tersebut tidak menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi para pelaku tindak pidana perikanan khususnya bagi warga negara asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Actions (login required)

View Item