Muhammad Afif Hidayatulloh (2022) Tangung Gugat Pemerintah Terhadap Pengendalian Dan Penanggulangan Deforestasi Hutan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (HALAMAN JUDUL) 031824153026COV.pdf Download (1MB)
	Text (BAB 1) 031824153026 BAB 1.pdf Download (1MB)
	Text (FULLTEXT) 031824153026.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini mengkaji tentang Tangung Gugat Pemerintah terhadap pengendalian dan penanggulangan deforestasi hutan. Permasalahan deforestasi mulai muncul kembali pasca diundangkan-nya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu dihapusnya batas minimal luas kawasan hutan yang semula sebesar 30 % dalam UU Kehutanan dan Penyederhanaan izin pemanfaatan hutan yang diatur dalam Pasal 26 UU Kehutanan menjadi izin berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat. Perubahan tersebut yang memindahkan kewenangan penerbitan izin berusaha terkait masalah kehutanan ke pemerintah pusat, yang semula berada pada pemerintah daerah, dapat mengikis peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam penerbitan izin. Peran serta masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam Environmental Decision-making—bagian terpenting dari peran serta tersebut dengan kata lain ada dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu Tanggung Gugat dalam deforestasi hutan ditujukan terhadap tindakan pemerintah berupa izin yang merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menyebabkan terjadinya deforestasi hutan yang merugikan masyarakat.

Actions (login required)

View Item