CICIK HARIYATI, 070317038 (2007) KONTROL POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP KEKUASAAN BIROKRASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI KOTA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-hariyatici-10017-fisp09-k.pdf Download (385kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-hariyatici-9496-fisp09-8.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian mengenai kontrol politik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap kekuasaan birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik kota Surabaya ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kontrol politik DPRD terhadap kekuasaan birokrasi, kendala-kendala yang menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, dan cara DPRD mengakomodir pengaduan-pengaduan masyarakat. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori perwakilan politik dari Alfred De Grazia dan Hanna Penechel Pitkin. Teori kekuasaan birokrasi dari Max Weber, Ludwig Von Mises, dan Teori John Stuart Mill. Penelitian dilakukan di kota Surabaya dengan pertimbangan bahwa kualitas kerja pelayanan publik di Kota Surabaya ternyata masih jauh dari harapan masyarakat. Dimana muncul banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan keseriusan penanganan masalah publik. Penelitian ini bertipe deskriptif, dengan menekankan pada analisa kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh data dari anggota DPRD terutama Komisi A dan Dinas-dinas terkait yang dijadikan sebagai sumber penelitian. Subjek penelitian ditentukan secara purposive sampling yaitu informan telah ditentukan terlebih dahulu ditentukan berdasarkan kebutuhan informasi yang diperlukan mengenai kontrol politik DPRD terhadap kekuasaan birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik di kota Surabaya. Temuan penelitian ini adalah kontrol politik DPRD Surabaya terhadap kekuasaan birokrasi dilihat dari pengawasan DPRD terhadap kinerja, Anggaran, Sumber daya manusia (SDM) dan rekrutmen. Perimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif dilihat dari peranan DPRD. Secara garis besar, kendala¬kendala yang menghambat upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berasal dari kendala struktural dan mental birokrasi. Kendala struktural berasal dari lambannya pembuatan Perda tentang Pelayanan Publik di tingkat Kota. Kendala mental birokrasi adalah SDM birokrasi masih lemah dalam pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik. DPRD Surabaya mengakomodir pengaduan masyarakat melalui hearing dengan konstituennya dan surat/email. DPRD menggunakan Media Massa untuk melihat isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Pengaduan masyarakat juga disampaikan melalui LBH Surabaya.

Actions (login required)

View Item