JOAOUIM ROHI, 079514850 (2009) KEKERASAN PEMBANGUNAN DI SURABAYA Studi tentang Komposisi Anggaran Dalam APBD Surabaya Tahun Anggaran 2001. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-rohijoaqui-10019-fisp14-k.pdf Download (394kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-rohijoaoui-9498-fisp14-8.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sebagaimana diungkapkan oleh Dom Helder Camara dan Johan Galtung jantung kekerasan dewasa ini terletak pada kebijakan politik. Salah satu kebijakan itu adalah politik anggaran. Dalam hal ini, kebijakan tersebut tercermin dalam APBD Kota Surabaya beserta segenap proses yang menyertainya. Tema penulisan skripsi ini sendiri bertitik berat pada APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2001. Namun, sebagai pelengkap disajikan Pula data-data APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2001 dan 2002, agar dapat menjadi jelas duduk perkara yang dibincangkan. Penulisan ini, selain menghadirkan dokumen dan data-data tentang politik anggaran, juga proses advokasi anggaran yang dilakukan sejumlah kalangan, termasuk wawancara dengan salah seorang panitia anggaran (panggar). Wawancara dilakukan beberapa kali, meski hanya dengan salah seorang paratia anggaran. Sebab anggota panggar yang lain memilih menutup diri terhadap isu yang dianggap sensitif tersebut. Sebagai pelengkap akadsmis sejumlah kliping koran, majalah, terbitan, konferensi pers, dan sejumlah kutipan literatur memenuhi ruang perdebatan hanya untuk menjawab benarkah politik pembangunan perkotaan dewasa ini mengandung unsur kekerasan? Kekerasan yang dimaksud di atas adalah kekerasan struktural dimana negara yang mempunyai kewenangan tunggal dalam mengatur distribusi penerimaan pajak dan alokasi pembangunan pada akhirnya selalu memilih untuk mengamankan kepentingan bisnis-industri kaum kapitalis yang berujung pada keamanan jabatan politis dan ekonomi elit politik tersebut. Di satu sisi, kepentingan masyarakat luas menjadi terabaikan secara sengaja dalam keputusan-keputusan publik tersebut. Maka, sudah sewajarnya jika prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi menjadi tak terelakkan. Inisiatif ini harus datang dari atas, yakni dari negara kepada warganya. Proses pendidikan politik dan pemberian akses terbuka kepada masyarakat merupakan hal kedua yang wajib diselenggarakan agar proses transparansi dan akuntabilitas menjadi terwujud.

Actions (login required)

View Item