Hayuning Widiasari, - (2003) Perka Winan Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Skripsi thesis, Universsitas Airlangga.

Text (fulltext) HAYUNING WIDIASARI20260119_09131213.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan uraian yang telah disajikan pada babbab sebelumnya,maka dengan mengacu pada permasalahan yang ada, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan: 1. Praktek perkawinan beda agama masih banyak dilangsun<)kan di Kantor Catatan Sipil, hal ini dilakukan karena belum adanya suatu peraturan perund;.Hl(j-undangan yang mengaturnya. Penlerintah pada dasarnya telah mengeluarkan Surat Edaran no. 477/2223/PUOD/1991 yang menyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan beda agama sebelum di catatkan di Kantor Catatan Sipil, terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari PN yang isinya memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinail menurut hukum apa yang disepakati kedua mempelai. Perkawinan sernacam ini dianggap telah sah menurut hukum negara, tetapi belum sah menurut hukum agama.

Actions (login required)

View Item