ROSLAN BIN HASSAN, - (2013) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI KOTA TARAKAN. Thesis thesis, universitas airlangga.

Text ROSLAN BIN HASSAN 031144007.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Peraturan lJaerah dJbuut tidak berada dalam ruang lwmpa. tetapi herada dalam dmamika harmonisasi keludupan masyarakat luas dengan segala kompleksitasnya. Artinya, mwyarakat yang akan dilUJU o/eh sebuah peruturan daerah menghadapi berbagai keterbatasan- keterbatasan dalam menermw suatu pernfuran daerah. Suatu Peraturan Daerah yang dibuat dan di hasilkan secara sepihak oleh pihak legislative, sangatlah mungkin kehadiranya ditolak karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat. Mengubah pemikiran masyarakat dan pol a hidup yang mengarah pada suatu produk hukum merupakan perintah dan kehendak penguasa (law as a command of lawgiver), kedepanya suatu kebijakan daerah dalam hal ini pembentukan peraturan daer.ah harus bersumber pada kebijakan public yang bottom up dan tidak lagi top down. Demokrasi partisipatoris diharapkan /ebih menjamm bagi terwujudnya suatu peraturan daerah yang responsive, karena masyarakat ikut membuat dan memiliki lahirnya suatu peraturan daerah. Adanya keterllbatan masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah a/can menjadikan masyarakat /ebih bermakna dan pemerintah /ebih tanggap dalam proses demokrasi, sehingga me/ah;rkan pemerintahan daerah yang bermo;-a/ dan Warga Negara yang bertanggungjawab dalam masyarakat.

Actions (login required)

View Item