Dedy Mashudi (2022) Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Wasiat Bersyarat Menurut Perspektif Hukum Islam (Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 111/Pdt.G/2017/Pta.Mks). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.
|
Text (HALAMAN JUDUL)
031924253063cov.pdf Download (2MB) |
|
|
Text (BAB 1)
031924253063bab 1.pdf Download (330kB) |
|
|
Text (FULLTEXT)
031924253063.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
"Hukum Islam menempati posisi penting dalam pandangan umat Islam, karena merupakan salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan dalam pembinaan hukum nasional sebagai norma hukum yang hidup di dalam masyarakat, maka dari itu pembentukan suatu masyarakat yang adil adalah merupakan salah satu dari motivasi terkuat di dalam Islam. Keabsahan pemberian wasiat bersyarat berdasarkan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlu dianalisa dan dipahami dengan cermat dengan tujuan penerima wasiat dapat mengetahui upaya hukum yang dapat diambil apabila telah memenuhi syarat yang telah disebutkan dalam adanya wasiat bersyarat. Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Wasiat di dalam pandangan hukum Islam mempunyai kedudukan yang penting dan selalu didahulukan pelaksanaannya, tidak menutup kemungkinan adanya masalah atau sengketa dalam pemberian wasiat yang bersyarat. Salah satu kasus yang timbul dari adanya wasiat bersyarat berdasarkan putusan No 111/Pdt.G/2017/TPA. Mks, yang diwasiatkan oleh Bado Dg Ngawing tanpa menyebutkan dengan tegas dan jelas siapa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. Allah SWT telah menentukan pembagian harta peninggalan dengan sangat teliti, ditambah beberapa hadis sebagai penjelas dari masalah wasiat tersebut. Namun demikian tidak semua ungkapan seseorang harus dilaksanakan wasiatnya setelah meninggal. Disinilah hanifnya ajaran Islam, inilah yang disebut dalam hukum Islam dengan istilah istisnaiyah atau sistem pengecualian. Dengan sitem ini Islam adalah ajaran yang tidak kaku. Bahkan Islam lebih cenderung dengan sistem fleksibel. "
| Item Type: | Thesis (Thesis) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 T.FH.K.32/22 Ded p | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | "Keabsahan, wasiat bersyarat, KHI " | |||||||||
| Subjects: | K Law > KB Religious law in general K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB632-636.2 Inheritance and succession |
|||||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan | |||||||||
| Creators: |
|
|||||||||
| Contributors: |
|
|||||||||
| Depositing User: | mat sjafi'i | |||||||||
| Date Deposited: | 18 Sep 2026 02:33 | |||||||||
| Last Modified: | 18 Sep 2026 02:33 | |||||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/147431 | |||||||||
| Sosial Share: | ||||||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |


