ARIEF MAULANA, 070116599 (2006) UNDANG-UNDANG ANTI-PEMISAHAN SEBAGAI LANDASAN PENGGUNAAN NON-PEACEFUL MEANS DALAM PENYELESAIAN KONFLIK REPUBLIK CINA-TAIWAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-maulanaaxi-1234-fishi1-k.pdf Download (323kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-maulanaaxi-1234-hi_17_06.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Setelah selama hampir dua dekade perang sipil, kelompok Komunis Cina pimpinan Mao Zedong, akhirnya mendeklarasikan kemenangan atas kelompok Nasionalis pimpinan Chiang Kai-shek dan sekaligus memproklamirkan berdirinya Republik Rakyat Cina tanggal I Oktober 1949. Sebagai konsekuensi dari kekalahan ini Chiang Kai-shek bersama pengikutnya mengungsi ke Pulau Formossa dan mendirikan Taiwan yang diklaim sebagai pemerintahan yang sal dari seluruh Cina Republik Rakyat Cina yang masih menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya melakukan segala upaya untuk meraih kepentingan nasionalnya yaitu menyatukan kembali Taiwan ke dalam Republik Rakyat Cina. Terdapat pasang surut dalam upaya Republik Rakyat Cina menyatukan kembali Taiwan. Selain menggunakan cara-cara damai melalui promosi reunifikasi damai, Republik Rakyat Cina juga acap kali menggunakan non peaceful means dalam upayanya menyatukan kembali Taiwan. Berbagai kendala juga mewarnai upaya Republik Rakyat Cina ini dari faktor yang ada pada diri mereka sendiri seperti keterbatasan-keterbatasan dalam anggaran dan kapabilitas militer maupun faktor dari luar seperti dukungan Amerika Serikat dan sekutunya kepada Taiwan. Akhirnya, Republik Rakyat Cina kembali menegaskan sikapnya melalui Undangundang Anti-Pemisahan yang melegalkan penggunaan non peaceful means dalam penyelesaian konflik dengan Taiwan. Kerangka pemikiran yang digunakan antara lain penggunaan unit analisis negara bangsa dan unit eksplanasi sistem internasional dan negara-bangsa, perspektif realis yang menjelaskan bahwa setiap aktor akan bertindak rasional, teori kebijakan luar negeri yang menjelaskan alternatif tindakan dalam usaha mencapai kepentingan nasional, teori integrasi yang menjelaskan penyatuan kembali wilayah yang terpisah, konsep resolusi konflik yang menjelaskan tentang bagaimana penyelesaian suatu konflik, serta konsep kepentingan nasional yang menjelaskan tentang kebutuhan dasar dari suatu negara. Hipotesis yang dirumuskan adalah tindakan Republik Rakyat Cina mengeluarkan UU Anti-Pemisahan sebagai tindakan rasional yang menghendaki tercapainya kepentingan nasional yakni menyatukan kembali Taiwan dan sebagai strategi agar Taiwan tidak gegabah menyatakan kemerdekaannya serta menganggap bahwa penggunaan non peaceful means sebagai langkah yang paling efektif. Hasil penelitian yang diperkuat data dan fakta akhirnya mengemukakan bahwa memang tindakan Republik Rakyat Cina dengan strategi penggunaan caracara non damai adalah rasional yang menginginkan tercapainya kepentingan nasional, meskipun temuan akhir menyatakan bahwa penggunaan alat-alat nondamai tidak cukup efektif mengingat keterbatasan kapabilitas militer Republik Rakyat Cina. Sementara itu, konsekuensi UU Anti-Pemisahan di masa mendatang patut ditelaah lebih lanjut pada penelitian berikutnya.

Actions (login required)

View Item