HWIAN CHRISTIANTO, - (2005) Ketentuan Hukum Pidana Yang Dapat Dikenakan terhadap Perbuatan Web Hacking Di Indonesia. Skripsi thesis, Universsitas Airlangga.

Text (Fulltext) HWIAN CHRISTIANTO20260128_15535838.pdf Restricted to Registered users only Download (13MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan Teknologi Informasi yang semakin cepat menimbulkan berbagaim implikasi yang bermacam pula, tidak terkecuali implikasi yang negatif. Implikasi negatif ini ditandai dengan semakin maraknya perbuatan yang merugikan masyarakat banyak sehingga menimbulkan ketidaktentraman yang harus segera diatasi. Hukum memerankan posisi penting dalam menanggulangi setiap perbuatan yang merugikan masyarakat secara umum apalagi sampai menimbulkan ketidak tentraman. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia menangkap pentingnya bidang Telematika bagi Infrastrukstur (dasar) Informasi. Pada Lampiran Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika angka 13 secara tegas mengakui bahwa Indonesia perlu menciptakan suatu lingkungan legislasi dan peraturan (hukum baru di bidang Telematika) yang berarti Pemerintah mengakui Indonesia belum memiliki Undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana Telematika. Sehingga perlu sekali diciptakan Undang-undang baru yang mengatur mesalah Telematika dan pelanggaran terhadapnya.

Actions (login required)

View Item