Widhiadari (2022) Pelaksanaan Kekuasaan Penyidikan Oleh Kejaksaan Agung Sebagai Subsistem Peradilan Di Indonesia Dalam Penegakan Hukum Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (HALAMAN JUDUL) 031724153025 COV.pdf Download (1MB)
	Text (BAB 1) 031724153025 BAB 1.pdf Download (903kB)
	Text (FULLTEXT) 031724153025.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pada Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan memberikan kewenangan bagi jaksa agung untuk melakukan penyidikan terhadap jaksa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hal tersebut akan menimbulkan conflict of interest dalam melakukan penyidikan terhadap jaksa yang melakukan tindak pidana, sehingga penegak hukum yang lain sangat sulit untuk melakukan penyidikan yang baik. Secara yuridis dan faktual, sub-sistem Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai pengemban kekuasaan penegakan hukum, tidak bernaung dalam satu atap kekuasaan yudikatif. Kepolisian dan Kejaksaan dua pilar penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan disamping Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana di bawah kendali kekuasaan Pemerintah, adanya kewenangan jaksa agung dalam melakukan penyidikan terhadap jaksa-jaksa yang melakukan tindak pidana korupsi akan menimbulkan diferensiasi fungsional terhadap kejaksaan dan kepolisian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian statute approach, conceptual approach dan case approach yang dilakukan dengan sistematis sehingga menghasilkan penelitian yang objektif.

Actions (login required)

View Item