Riris Seritayanti, 070417359 (2009) Perubahan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Impor Film AS: Sebelum dan Sesudah Aksesi WTO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-ririsserit-14764-abstrak-p.pdf Download (12kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-ririsserit-12318-hi9010-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Film merupakan hasil karya dan pemikiran, imajinasi, dan atau dokumentasi sosial suatu daerah atau Negara yang seharusnya memiliki nilai yang dapat bermanfaat bagi konsumen perfilman. Film yang diciptakan dari masing-masing Negara akan memiliki ciri khas yang berbeda-beda termasuk pada nilai yang disampaikan oleh film tersebut. Film merupakan komoditas yang bersifat hiburan sehingga menjadikannya hal yang menarik untuk diperdagangkan selain dari faktor ekonomi atau komersialnya. Faktor globalisasi dan hadirnya organisasi internasional lah yang akhirnya membuat perdagangan internasional dalam hal ini ekspor dan impor film begitu mudah dilaksanakan. Negara-negara dengan antusianya mendaftarkan diri sebagai anngota WTO, sebuah Organisasi Perdagangan Dunia yang tujuan utamanya adalah untuk membuka pasar seluas dan sebebas-bebasnya. Namun, hal ini menjadi pertentangan ketika kepentingan dari masing-masing pihak saling bersinggungan. Indonesia yang merupakan Negara berkembang harus menghadapi realita ini, antara menjaga kepentingan dalam negeri dan tuntutan untuk harus membuka diri sebagai pasar untuk penjualan film-film buatan Amerika Serikat sebagai produsen film no 1 di dunia. Antara menjaga nilai-nilai budaya dan bangsa dengan konsekuensi keanggotaan Indonesia dalam WTO. Sejauh mana kah keanggotaan Indonesia dalam WTO mengubah kebijakan pemerintah dalam impor film Itulah yang akan dijawab oleh peneliti. Penelitian ini berisi latar belakang masalah dari perbedaan pada sebelum aksesi Indonesia ke WTO dimana kebijkan mengenai impor film adalah tidak adanya ambatan tariff, namunsetelah aksesi WTO pada tahun 2008,2009 terjadi perubahan yg mebatsi deregulasi impor film. Pengupasan melalui teori rejim internasion, kebijakan, kepentingan nasional dan perdagangan internasional ditarik hipotesis masuk Indonesia dalam keanggotaan WTO (rejim internasional) konsekuensi dari itu mensinergikan peraturan nya.namun terkait Indonesia sebagai Negara berkembang pola itu tidak bias diimplementasikan secara keseluruhan. Dan pertimbangan dari kepentingan nasional Indonesia itu sendiri. Dengan pembahasan dari perjanjian peraturan impor film yang ada di WTO yang diperbandingkan dengan peraturan impor film di Indonesia didapat hasil pada awal aksesi Indonesia ke WTO terdapat perubahan kebijakan yang mengiplementasikan penandatanganan Indonesia sebagai anggota WTO, namun seiring berjalannya waktu Indonesia condong melindungi kepentingan nasionalnya yakni dengan penghapusan hambatan tarif.

Actions (login required)

View Item