Baskoro Wicaksono, 070610055 (2009) Relasi Eksekutif Dan Legislatif; Studi Politik Keuangan Daerah Di Kabupaten Situbondo Tahun 2006-2009. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-baskorowic-16351-abstrak-r.pdf Download (15kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-baskorowic-13752-fisp26-r.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mendeskripsikan hubungan Eksekutif dan Legislatif di era otonomi daerah pasca reformasi khususnya pada politik keuangan daerah. Di era otonomi daerah saat ini konstruksi hubungan antara eksekutif dengan legislative di daerah mengalami perubahan. Sebelumnya konstruksi hubungan itu lebih bersifat herarchis sesuai dengan konstruksi system pemerintahan nasional yang bersifat sentralistis sedangkan saat ini konstruksi itu berubah menjadi transaksional sesuai dengan sisytem pemerintahan yang bersifat desentralistis dan menempatkan posisi legislative dan eksekutif daerah sebagai mitra kerja. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Situbondo dengan mengajulan pertanyaan penelitian (1) bagaimana proses penyusunan anggarannya; (b) bagaimana mengosiasikan kepentingannya dan (c) bagaimana implikasinya terhadap kepentingan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran mengalami perubahan yang semula hanya melalui saluran eksekutif yang dirumuskan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) saat ini juga perumusan kepentingan dilakukan legisltaif melalui kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas) yang dilakukan oleh anggota DPRD maupun dirumuskan oleh Partai Politik yang disalurkan melalui masing-masing fraksi. Proses negosiasi kepentingan eksekutif dimuarakan pada pembahasan di tim anggaran dan kepentingan legislatif baik dari anggota maupun fraksi melalui panitia anggaran. Negosiasi kepentingan yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut bisa menggunakan cara-cara formal dan informal. Cara-cara formal sangat lazim digunakan, akan tetapi seringkali mengalami deadlock. Oleh sebab itu dilakukanlah negosiasi kepentingan secara informal, misalnya loby-loby, kompromi-kompromi diantara keduanya merupakan cara yang dianggap lebih efektif. Implikasi terhadap kepentingan public terutama ketajaman sasaran alokasi anggaran serta outcome dari politik anggaran. Dengan mekanisme anggaran baik dari eksekutif maupun legislative sasaran kegiatan yang didanai melalui APBD meningkatkan keterikatan wakil-wakil dengan terwakil baik secara kelembagaan maupun perseorangan. Proses melalui Jasmas maupu perjuangan kepentingan x yang dirumuskan melalui saluran partai politik –fraksi diapresiasi positif oleh terwakil. Translation: This study describes the relationship in the era of the Executive and Legislative regional autonomy after the reforms, particularly in the area of ​​financial politics. In the era construction of regional autonomy is the relationship between the executive and legislative in the area is changing. Previous construction of that relationship over herarchis be in accordance with the construction of national governance systems is centralized while the current construction was transformed into transactional in accordance with governmental sisytem decentralized and place the legislative and executive positions as regional partners. This research was conducted in Situbondo with mengajulan question research (1) how the process of preparing its budget, (b) how mengosiasikan interests and (c) how the implications for public interest. The results showed that the budgeting process Initially change through executive channels formulated by the regional work units and through activities Regional Development Planning Consultation (Musrenbang) are also formulation of interests through activities conducted legisltaif Nets Aspirations Community (Jasmas) conducted by members of parliament and formulated by Political Party distributed by each faction. The negotiation process the interests of executives in discussion dimuarakan team budget and legislative interests both of members and faction through budget committee. Negotiations conducted by the interests of both institutions can use in ways formal and informal. Formal ways very commonly used, but often have deadlock. Because of It was undertaken informally negotiating interests, such as lobby, lobby, compromises between them is a way which is considered more effective. Implications for public interests, especially the sharpness of the target allocation budgetary and political outcome of the budget. With a good budget mechanism from the executive and legislative objectives through the budget-funded activities increase engagement with representatives of both institutional terwakil and individuals. Process through the struggle of interests Jasmas maupu x formulated through a political party-line faction positively appreciated by terwakil.

Actions (login required)

View Item