M. GAUZIL BALAZHAN BARKOWI (2022) PENGATURAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM LINGKUNGAN BERDASARKAN RENCANA TATA RUANG DAN WILAYAH DI KABUPATEN PAMEKASAN. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

	Text (HALAMAN JUDUL) 092014453015_HALAMAN JUDUL.pdf Download (312kB)
	Text (BAB I) 092014453015_BAB I.pdf Download (177kB)
	Text (FULLTEXT) 092014453015_FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pengaturan Hukum terhadap Kegiatan Reklamasi sebagai Wujud Perlindungan Hukum Lingkungan Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur Sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau-pulau yang menghiasi daerah daratan, Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak diminati oleh wisatawan asing sebagai negara tujuan berwisata. Namun belakangan dengan banyaknya pulau-pulau yang dimiliki oleh Indonesia, berdampak pada berkurangnya daratan di beberapa daerah pesisir. Salah satunya adalah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang memiliki wilayah pesisir yang yang mempunyai banyak potensi untuk dimanfaatkan sebagai industri, pariwisata, pelabuahan, pemukiman, perikanan, dan lain sebagainya. Menurut RTRW Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan termasuk dalam PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Kawasan perkotaan yang telah diklasifikasikan sebagai PKW memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup provinsi atau beberapa kabupaten. Sedangkan dalam arahan pengembangan kawasan pesisir, Kabupaten Pamekasan diarahkan untuk mengembangkan prasarana dan sarana penunjang aksesibilitas antar kawasan pesisir di Provinsi Jawa Timur, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pada kawasan pesisir. Untuk pusat kegiatan wilayah yang sudah tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Timur, kebutuhan pembangunan khususnya infrastruktur yang ada di Kabupaten Pamekasan seharusnya terpenuhi sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada untuk menunjang aksesibiltas perekonomian Provinsi Jawa Timur. Aktivitas reklamasi dapat dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta (private sector), maupun dilakukan melalui kerjasama public private partnership atau swasta dengan memenuhi beberapa persyaratan perizinan dan persyaratan administrasi lainnya. Dampak yang terjadi dapat memengaruhi dalam jangka pendek juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan dalam jangka panjang. Dampak negatif reklamasi pantai terhadap lingkungan yang paling signifikan adalah adanya perubahan lingkungan menjadi tidak stabil, tanah menjadi tercemar akibat adanya material bangunan selama proses reklamasi. Dampak lainnya adanya perubahan dalam permukaan tanah yang semakin buruk. Terancam terjadinya banjir karena hilangnya resapan air akibat tindakan reklamasi.

Actions (login required)

View Item