HENDRIK ARI WIBOWO, - (2022) KEDUDUKAN KESEPAKATAN PERDAMAIAN SENGKETA PERTANAHAN YANG DIKELUARKAN OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH PADA MASYARAKAT MINANGKABAU. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text BAB I.pdf Download (101kB)
	Text cover.pdf Download (212kB)
	Text (full text) 031924253007.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Politik hukum kekuasaan kehakiman yang tidak mengakomodir peradilan adat sebagai sebuah lembaga peradilan, menimbulkan konsekuensi terhadap eksistensi peradilan adat sebagai salah satu unsur dalam masyarakat hukum adat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Semua peradilan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang”. Jauh sebelum era Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, penghapusan peradilan adat dalam tatanan sistem peradilan di Indonesia sudah dilakukan dengan diterbitkannya Undang Undang Darurat Nomor 1 Tahun 19551 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Padahal, peradilan adat yang bersifat independen, otonom dan disegani akan sangat efektif dalam menyelesaikan sengketa yang ada di masyarakat. Kendati demikian, tidak serta merta seluruh peradilan adat yang ada di Indonesia menjadi hilang begitu saja. Salah satunya adalah Kerapatan Adat Nagari, sebagai lembaga peradilan adat bagi masyarakat Minangkabau. Salah satu kewenangan Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan sengketa pusako (dalam hal ini adalah tanah) dengan mengeluarkan Kesepakatan Perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab isu mengenai eksistensi peradilan adat dalam sistem peradilan Indonesia serta kedudukan Kesepakatan Perdamaian sengketa pertanahan yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari. Metododologi yang digunakan adalah dnegan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa meskipun dalam politik hukum tidak mengakui peradilan adat, namun dimungkinkan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan melalui Kerapatan Adat Nagari sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Kesepakatan perdamaian tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan pendaftaran tanah pada masyarakat Minangkabau. Adapun saran terhadap isu diatas adalah perlunya pemerintah dan para pemangku kebijakan untuk memberdayakan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa serta terus mencari dan menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Minangkabau sebagai bahan masukan dalam pembuatan kebijakan.AB

Actions (login required)

View Item