Arbiarto Bowo Santoso, 070417240
(2010)
Konflik Kepentingan Dalam Implementasi Kebijakan Penertiban Kawasan Brandgang Di Wilayah Surabaya.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Penggunaan brandgang sebagai retribusi untuk pemasukan sumber Pendapatan Asli Daerah dipandang oleh BPK RI sebagai penyalahgunaan aset negara. Sehingga munculnya Surat Keputusan Walikota Surabaya yang memutuskan untuk mencabut ijin penyewaan brandgang. Dengan SK Walikota tersebut, dinas pemerintahan kota Surabaya ditugaskan untuk menertibkan daerah kawasan brandgang yang mana telah beralih fungsi dan menertibkan segala bentuk bangunan yang berdiri di atas brandgang tersebut. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang konflik kepentingan dalam implementasi kebijakan penertiban kawasan brandgang. Fenomena tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan: apa alasan yang mendasari penertiban brandgang tersebut, bagaimana bentuk-bentuk konflik dan siapakah pihak yang diuntungkan.
Penelitian ini menggunakan teori konflik, kelompok kepentingan, dan implementasi kebijakan dengan memakai beberapa konsep, diantaranya: konflik penertiban, warga brandgang dan perda. Sedangkan penentuan informan menggunakan teknik sampling, yaitu snowball sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penertiban yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya menggunakan alasan penertiban kawasan brandgang untuk mengembalikan fungsi brandgang ke fungsi fasilitas umum. Dasar penertibannya adalah SK Walikota Surabaya Nomor 700/946/436.6.2/07. Penertiban yang dilakukan menimbulkan konflik vertikal dan horizontal. Konflik tersebut didasari oleh kebijakan penertiban brandgang menjadi bersifat alokatif yang mana penghuni brandgang kelas ekonomi kebawah terkena penertiban brandgang. Penghuni brandgang kelas ekonomi ke atas tidak terkena penertiban karena mereka memiliki SHM dan mempunyai bargaining power terkait dengan keadaan sosial ekonominya.
Selain itu juga munculnya kelompok kepentingan yang menginginkan untuk menggunakan brandgang kembali sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. Penertiban tersebut juga menguntungkan beberapa pihak, yaitu warga brandgang yang belum ditertibkan dan dinas pemerintah kota Surabaya. Dinas PU Bina Marga dan Pematusan masih mendapatkan brandgang sebagai salah satu sumber pendapatan daerah bagi kota Surabaya untuk kedepannya karena penertibannya bersifat alokatif. Sedangkan bagi penghuni brandgang ekonomi ke atas tidak terkena penertiban dan mereka masih menggunakan brandgang sebagai konsumsi pribadinya.
Translation:
Use of brandgang as retribution for original income source income is deemed by the BPK RI as a misuse of state assets. So the emergence of the Decree of the Mayor of Surabaya, which decided to revoke the rental license brandgang. By SK Mayor, the government agency tasked to curb the city of Surabaya area brandgang region which has been switching function and curb all forms of buildings that stand on these brandgang. This makes the writer interested in studying about the conflict of interest in policy implementation brandgang control region. The phenomenon is formulated in the form of a question: what reasons underlying these brandgang control, how the forms of conflict and who are parties who benefit.
This study uses the theory of conflict, interest groups, and implementation of policies by using several concepts, including: conflict of law enforcement, citizens brandgang and local regulations. While the determination of informants using sampling techniques, ie snowball sampling. Data collection techniques used were interviews, while data analysis using qualitative analysis.
The conclusion from this study that the control is done by the Surabaya city government used the excuse of the control region brandgang brandgang to restore function to the function of public facilities. Basic penertibannya is SK Mayor of Surabaya No. 700/946/436.6.2/07. Control by vertical and horizontal conflicts. The conflict is based on the policy enforcement is allocative brandgang into which the residents affected by downward economic class brandgang brandgang enforcement. Residents brandgang economy class to the top is not exposed because they have control of SHM and has the bargaining power associated with socio-economic circumstances.
In addition, the emergence of interest groups who want to use brandgang return as income sources in the Regional Municipality of Surabaya. Control will also benefit several parties, namely residents brandgang who are not issued and the Surabaya city government offices. Public Works Highways and drainage still get brandgang as one source of revenue for the city of Surabaya to the fore because penertibannya are allocative. As for residents of upward economic brandgang not exposed to enforce the law and they still use brandgang as personal consumption.
Actions (login required)
 |
View Item |
