YUSA, MIAFATMAH (2003) KEWENANGAN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DI PROPINSI JAWA TIMUR SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULL TEXT) YUSA MIAFATMAH.pdf Download (3MB)

Abstract

Kewenangan pengelolaan air bawah tanah di Provinsi Jawa Timur setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan yang dikaji meliputi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan air bawah tanah serta upaya penyelesaian apabila muncul konflik kewenangan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penulisan menggunakan pendekatan normatif yuridis dan juga dilakukan secara empiris dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan yuridis sistematis dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Bahan hukum primer antara lain mencakup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, serta berbagai peraturan Provinsi Jawa Timur mengenai pengelolaan air bawah tanah. Pembahasan menunjukkan adanya persoalan kewenangan terhadap sumber air bawah tanah yang secara alami tidak mengikuti batas administrasi pemerintahan. Skripsi membahas bahwa pengelolaan air bawah tanah perlu memperhatikan koordinasi antardaerah, konservasi, perizinan, pengawasan, dan pembagian penerimaan pajak. Dokumen juga membahas sengketa antara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta antarkabupaten/kota, termasuk perlunya musyawarah dan koordinasi dalam penyelesaian sengketa. Pada kesimpulan, skripsi menyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi mencakup wilayah yang lintas Kabupaten/Kota, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan terhadap air bawah tanah yang berada dalam satu cekungan/wilayah administratif sesuai ketentuan.

Actions (login required)

View Item