ANDHIKA WIDYARANI, 070216784 (2009) MIGRATION ACT 2001: AUSTRALIA DAN HAK PARA PENGUNGSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-widyarania-18489-fis.hi.1-k.pdf Download (547kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-widyarania-15222-fis.hi.1-m.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan ekonomi Australia dan konsistensinya dalam tanggungjawab internasional merupakan salah satu daya tarik imigran masuk ke Australia. Tidak terkecuali para pengungsi dan pencari suaka. Mereka kemudian memasuki Australia melalui jalur udara dan laut. Sayangnya, kebanyakan masuk melalui jalur laut dan secara ilegal pula dengan meresikokan keselamatan mereka dalam sebuah perahu. Puncaknya adalah ketika jumlah imigran gelap yang masuk secara ilegal melalui jalur laut meningkat di bulan Agustus 2001, yang sebagian besar merupakan pengungsi dan pencari suaka. Pemerintah Australia pun mengeluarkan sebuah kebijakan imigrasi, Migration Act 2001, yang kemudian dikecam oleh berbagai pihak karena melanggar hak asasi manusia. Permasalahan dalam penelitian deskriptif ini adalah apakah kebijakan Migration Act 2001 yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia melanggar hak-hak asasi yang seharusnya didapatkan oleh para pengungsi. Permasalahan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena Australia merupakan salah satu negara yang mempunyai latar belakang imigrasi dan pengungsi, ternyata memperketat kebijakan imigrasinya dalam menerima pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Australia secara ilegal. Hal ini kemudian diteliti dengan desain penelitian yang memadukan antara konsep pengungsi, teori migrasi internasional, serta konsep hak asasi manusia itu sendiri. Hingga pada akhirya ditemukan hipotesis bahwa pemerintah Australia dengan Migration Act 2001 melanggar serta mengabaikan hak asasi pengungsi serta mendeskriminasikan imigran yang masuk ke Australia. Dari studi pustaka dan analisa yang dilakukan terhadap data dan fakta sejak Agustus 2001 hingga akhir tahun 2008, ditemukan bahwa pemerintah Australia mengabaikan tanggungjawabnya memberikan hak asasi yang sama kepada pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Australia, secara legal ataupun ilegal. Pemerintah Australia pun kemudian membedakan hak-hak asasi yang didapat berdasarkan status pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke Australia tersebut karena menganggap bahwa pengungsi dan pencari suaka yang masuk secara ilegal tersebut tidak menguntungkan pemerintah.Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini ternyata mendukung hipotesis. kata kunci: Australia, Migration Act 2001, hak asasi manusia, pengungsi dan pencari suaka, diskriminasi

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK 2 Fis.HI.18/10 Wid m
Uncontrolled Keywords:	EMMIGRATION AND IMMIGRATION MIGRATION
Subjects:	J Political Science > JV Colonies and colonization. Emigration and immigration. International migration
Divisions:	07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional
Creators:	Creators NIM ANDHIKA WIDYARANI, 070216784 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor BLS Wahyu Wardhani, , Ph.D UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Hatra Iswara
Date Deposited:	02 May 2011 12:00
Last Modified:	22 Sep 2016 01:26
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/14852
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item