Yessi Yufikha Sari, 070517606 (2010) PENGHENTIAN PENGIRIMAN PASUKAN BELA DIRI JEPANG KE AFGHANISTAN DALAM OPERASI PEMBERANTASAN TERORISME DI AFGHANISTAN PADA MASA PEMERINTAHAN PERDANA MENTERI YASUO FUKUDA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-sariyessiy-18446-fis.hi.0-k.pdf Download (455kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-sariyessiy-15160-fis.hi.0-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini berjudul “Penghentian Pengiriman Pasukan Bela Diri Jepang dalam Operasi Pemberantasan Terorisme di Afghanistan Pada Masa Pemerintahan Perdana Menteri Yasuo Fukuda”. Dimulai dengan terjadinya peristiwa terorisme yang dialami Amerika Seikta. Pasca peristiwa tersebut, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap terorisme dan menyatakan Afghanistan sebagai negara sarang teroris. Amerika mendesak Jepang untuk berperan aktif dalam operasi pemberantasan teorisme di Afghanistan. Jepang mengeluarkan Undang-undang Khusus Antiterorisme yang menjadi dasar bagi pengiriman pasukan bela diri Jepang ke Afghanistan. Pengiriman ini menimbulkan pro dan kontra dari dalam negeri Jepang. Pengiriman pasukan bela diri terus dapat dilakukan dari masa pemerintahan Perdana Menteri Junichiro Koizumi hingga masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe namun pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ya suo Fukuda pengiriman pasukan ini dihentikan. Dalam bagian landasan pemikiran, dipaparkan satu teori dan beberapa konsep yang mendukung penjelasan mengapa sampai terjadi perbedaan kebijakan mengenai pengiriman pasukan bela diri Jepang dalam upaya pemberantasan terorisme di Afghanistan, yaitu terdiri dari teori kebijakan luar negeri, Pembuatan kebijakan luar negeri. Dengan pemaparan teori dan konsep tersebut, diharapkan bisa secara komprehensif dan tepat sasaran dalam menjelaskan mengapa terjadi sampai terjadi penghentian pengiriman pasukan bela diri Jepang dalam operasi pemberantasan terorisme di Afghanistan pada masa pemintahan Perdana Menteri Yasuo Fukuda. Penelitian ini berhasil menjawab pertanyaan penelitian bahwa terjadinya penghentian pengiriman tersebut dikarenakan opini masyarakat yang kecewa terhadap kinerja pemerintahan PM Shinzo Abe dan pada gilirannya mengalihkan suara mereka ke partai oposisi pemerintah pada pemilu Majelis Tinggi. Ketika Majelis Tinggi dikuasai partai oposisi pemerintah yaitu DPJ maka kebijakan pemerintah yang berbeda prinsip akan dihadang, seperti pengiriman pasukan bela diri Jepang ke Afghanistan. Kata Kunci: pengiriman pasukan, opini masyarakat, kekuataan partai politik, Majelis Tinggi, Majelis Rendah

Actions (login required)

View Item