NURHAMID, - (2022) PENANGANAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN I) 032024153046 HALAMAN I.pdf Download (627kB)
	Text (BAB I) 032024153046 BAB I.pdf Download (135kB)
	Text (FULL TEXT) 032024153046.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) memberikan kewenangan baru kepada Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk memeriksa kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan wewenang serta menentukan ranah pidana ataukah ranah administrasi, apabila terdapat pelanggaran pidana berkas dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum akan tetapi apabila hanya pelanggaran administrasi maka disampaikan kepada atasan pejabat yang berwenang memberikan sanksi. Kewenangan APIP tersebut sangat rentan dimanfaatkan untuk melindungi pejabat pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi dengan alasan pelanggaran administrasi. Maka rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini ialah apa ratio legis kewenangan penagwasan APIP terhadap perkara kerugian keuangan negara, kemudian apakah APH dapat memeriksa Kembali pejabat yang sudah diperiksa APIP dalam perkara kerugian keuangan negara. Metode penilitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menujukan bahwa dasar pemikiran di aturnya kewenangan pengawasan APIP terhadap kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan wewenang dalam UU AP adalah agar pejabat pemerintah yang melakukan kesalahan diperiksa APIP melalui mekanisme hukum administrasi terlebih dahulu sehingga pemeriksaan dan sanksi sesuai dengan tindakan-nya. Bahwa kerugian keuangan negara dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi jika: 1) Pelaku diuntungkan secara melawan hukum, 2) Masyarakat tidak terlayani 3) perbuatan tersebut merupakan tindakan tercela. Dengan demikian APH tetap dapat memeriksa pejabat pemerintah yang sudah diperiksa APIP apabila diduga kuat tiga hal tersebut terpenuhi atau ada unsur pidana dalam tindakan pejabat yang bersangkutan dengan catatan harus berkoordinasi dengan APIP.

Actions (login required)

View Item