Desti Astati (2022) Wewenang Bank Sebagai Pemohon Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Penentuan Nilai Limit Oleh Penaksir Internal Bank. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA,.

	Text (HALAMAN JUDUL) 031924253053 COV.pdf Download (955kB)
	Text (BAB 1) 031924253053 BAB.pdf Download (995kB)
	Text (FULLTEXT) 031924253053.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 (PMK 213/2020) Pasal 47 ayat (1) setiap pelaksanaan lelang disyaratkan harus terdapat nilai limit, dimana nilai limit ditetapkan oleh penjual harus berdasarkan laporan hasil penilaian oleh penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, untuk lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang eksekusi jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai dan Lelang Eksekusi Harta Pailit dengan nilai Limit paling sedikit Rp. 5. 000.000.000,00- (Lima Miliar Rupiah). Penulisan tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Dalam tesis ini membahas mengenai penentuan nilai limit oleh tim penaksir internal bank pada lelang eksekusi hak tanggungan dan juga membahas terkait tanggung jawab bank selaku pemegang hak tanggungan yang menentukan nilai limit lelang oleh penaksir internal apabila merugikan pihak lain. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penentuan nilai limit yang dilakukan oleh penaksir internal berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUHT yakni apabila debitur cidera janji, maka pemegang hak pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan tersebut atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut dan pada prinsipnya pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan tidak dapat dibatalkan akan tetapi dalam hal-hal tertentu lelang tersebut dapat dibatalkan apabila telah adanya putusan atau penetapan dari pengadilan dengan adanya unsur perbuatan melanggar hukum.

Actions (login required)

View Item